“Pada prinsipnya, penyidik melihat dua sisi untuk mereka lakukan pendalaman, yaitu dari sisi perencanaan dan sisi pelaksanaan. Nah, kan sekarang sudah tingkat penyidikan. Itu artinya, kita sudah tidak bisa berandai-andai karena bisa saja itu berbeda dengan persepsi pihak kepolisian,” kata CC (4/9).
Dirinya mengaku telah menjalani tujuh kali pemeriksaan diantaranya tiga kali pemeriksaan di Polres Balikpapan dan empat kali diperiksa penyidik Polda Kaltim. “Kalau saya nggak salah ingat, ya segitu. Tinggal sejauh mana tingkat bukti-bukti yang bisa merujuk ke saya sebagai tersangka,” ujarnya.
CC yang kini menjabat Staf Ahli Wali Kota Balikpapan ini pun menanti hasil dari pemeriksaan penyidik hingga naik ke Kejaksaan dan Pengadilan. Dan, ketika ditanya mengenai penggelembungan dana dari Rp2,5 miliar menjadi Rp12,5 miliar di APBD 2015, dirinya menjawab bahwa dia hanya di sisi perencanaan.
“Saya tidak ikut dalam posisi pelaksanaan. Kalau kita lihat, puncak perencanaannya itu saat ditetapkannya Perda Anggaran (APBD 2015) karena sebagai payung hukum dari penganggaran,” ucapnya.
Sementara berkaitan dengan ada atau tidak adanya aliran dana, CC berucap tidak tahu menahu soal pelaksanaannya. “Kalau perubahan anggaran, saya tahu karena itu masih di penghujung jabatan sebagai Kepala DPKP Balikpapan,” ungkapnya.
Bahkan ketika ditanya lebih jauh mengenai adanya dugaan inisiasi penggelembungan atau mark up nilai anggaran, CC pun berujar bahwa yang namanya mark up itu berarti barangnya (lahan) sudah ada dan dilaksanakan di atas harga yang dianggarkan.
“Tapi, di perencanaan ini kan belum ada lahan. Artinya, di perencanaan, kita merencanakan pengadaan lahan. Ketika itu, lahannya dimana, kita juga tidak tahu. Cuma dicantumkan dalam perencanaan itu, nominal anggaran dan luas lahan. Lokasi tidak disebutkan,” jelasnya.
Awak media juga mengonfirmasi terkait kabar yang berembus bahwa adanya beberapa pertemuan antara pihak Pemkot dengan DPRD Balikpapan pada malam hari. “Pertemuan dengan siapa? Tidak ada, saya tidak pernah. Tapi yang jelas, saya hanya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Bappeda untuk mengangkat anggaran itu. Tidak ada inisiatif dari saya,” tandas CC.
Selain CC dan Andi Walinono (mantan anggota DPRD Balikpapan), Polda Kaltim telah menetapkan tersangka lainnya yakni YO sebagai Kepala Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan, serta NL dan RN yang berstatus ASN.
Kemudian ada pula tersangka berinisial RPM, AK dan RSD. Khusus untuk tersangka RSD masuk Daftar Pencarian Orang atau DPO Polda Kaltim. (hn)
