TNI dan BPJS Kesehatan Ungkap Kondisi Warga dan Prajurit di Perbatasan kaltim - kaltara

BALIKPAPAN - Kondisi perbatasan di Kaltim dan Kaltara yang masih minim infrastruktur kesehatan membuat TNI dan BPJS Kesehatan mendorong pemerintah untuk membuat fasilitas kesehatan. Itu terungkap dalam sarasehan yang digelar di hotel Gran Senyiur Balikpapan (3/5).

Dirkes Ditjen Kuathan Kementerian Pertahanan, Laksma TNI dr Arie Zakaria, Sp.Ot mengatakan, dorongan itu telah disampaikan ke Kementerian Kesehatan karena selama ini warga kerap dibantu pengobatan oleh prajurit TNI yang menjaga perbatasan. “Prajurit kami sering membantu sementara bekal obat-obatan yang mereka bawa juga terbatas. Bahkan persediaan obat untuk enam bulan bisa habis hanya dalam tempo dua bulan saja dan obat itu sebenarnya untuk pasukan, bukan untuk masyarakat,” kata Arie.

Termasuk untuk jejaring atau akses evakuasi di perbatasan cukup ekstrem karena harus melalui sungai berarus deras seperti di hulu Mahakam. Sedangkan evakuasi dari jalur udara juga berisiko dengan perubahan cuaca. “Evakuasinya juga menggunakan fasilitas TNI, tapi begitu kami lihat di lapangan, speedboat saja juga sulit menembus. Paling ampuh pakai helikopter tapi itu pun kerap terkendala cuaca dan kalau pagi hari berkabut sehingga rawan kecelakaan,” jelasnya.

Dirinya juga menyebut 98 persen dari sekitar 500 ribu lebih prajurit TNI telah telah menjadi peserta JKN - KIS. “Kalau ada yang belum menjadi peserta itu biasanya anggota baru maupun penugasan di luar daerah seperti pengamanan perbatasan dan di luar negeri,” ungkapnya.

Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan, Andayani Budi Lestari menambahkan, sarasehan digelar untuk menajamkan optimalisasi pelayanan serta meningkatkan pemahaman mekanisme pelayanan di faskes tingkat pertama. “Anggota TNI merupakan peserta dan mitra BPJS Kesehatan sehingga juga harus mengetahui setiap kebijakan terbaru dari kami,” imbuhnya seraya menjelaskan bahwa pelayanan kesehatan di era JKN - KIS me-ngutama-kan optimalisasi FKTP atau Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama. “Di-harapkan FKTP dapat menjalankan perannya secara signifikan dan komprehensif. Jika dirasa pasien peserta JKN - KIS perlu penanganan spesialistik maka baru dirujuk ke dokter spesialis di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) seperti rumah sakit,” tutupnya. (hn518)

TNI dan BPJS Kesehatan Ungkap Kondisi Warga dan Prajurit di Perbatasan kaltim - kaltara

Berita Terkait

Dana RT Rp50 Juta Dinilai Belum Maksimal, DPRD Berau Dorong Program Pemberdayaan Warga

Alokasi DIPA dan TKD Provinsi Kaltara Naik, Gubernur: APBN Adalah Amanah Rakyat

Disbun Kutai Timur Monitoring dan Evaluasi Sapras Cegah Kebakaran

Pernyataan Rocky Gerung soal IKN Dikecam, Kepala Adat Paser Desa Bumi Harapan dan Ketua Gepak Kuning Kaltimtara Angkat Bicara

PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Berkolaborasi Bersama Jalin Gencarkan Upaya Digitalisasi

Empat Kali Diperpanjang, 1.316 Napi Kaltim-Kaltara dapat Asimilasi Covid-19

65 Suara Senat Berbanding 24, Eddy Iskandar Pertanyakan Etika Pilrek Unmul

Ajakan Kencan Ditolak, Mantan Kekasih Intimidasi Hingga Sebar Video Mesum

Hot Topic

Gempa Terkini

Topik Populer

Info Hari Ini