Termasuk untuk jejaring atau akses evakuasi di perbatasan cukup ekstrem karena harus melalui sungai berarus deras seperti di hulu Mahakam. Sedangkan evakuasi dari jalur udara juga berisiko dengan perubahan cuaca. “Evakuasinya juga menggunakan fasilitas TNI, tapi begitu kami lihat di lapangan, speedboat saja juga sulit menembus. Paling ampuh pakai helikopter tapi itu pun kerap terkendala cuaca dan kalau pagi hari berkabut sehingga rawan kecelakaan,” jelasnya.
Dirinya juga menyebut 98 persen dari sekitar 500 ribu lebih prajurit TNI telah telah menjadi peserta JKN - KIS. “Kalau ada yang belum menjadi peserta itu biasanya anggota baru maupun penugasan di luar daerah seperti pengamanan perbatasan dan di luar negeri,” ungkapnya.
Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan, Andayani Budi Lestari menambahkan, sarasehan digelar untuk menajamkan optimalisasi pelayanan serta meningkatkan pemahaman mekanisme pelayanan di faskes tingkat pertama. “Anggota TNI merupakan peserta dan mitra BPJS Kesehatan sehingga juga harus mengetahui setiap kebijakan terbaru dari kami,” imbuhnya seraya menjelaskan bahwa pelayanan kesehatan di era JKN - KIS me-ngutama-kan optimalisasi FKTP atau Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama. “Di-harapkan FKTP dapat menjalankan perannya secara signifikan dan komprehensif. Jika dirasa pasien peserta JKN - KIS perlu penanganan spesialistik maka baru dirujuk ke dokter spesialis di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) seperti rumah sakit,” tutupnya. (hn518)
Termasuk untuk jejaring atau akses evakuasi di perbatasan cukup ekstrem karena harus melalui sungai berarus deras seperti di hulu Mahakam. Sedangkan evakuasi dari jalur udara juga berisiko dengan perubahan cuaca. “Evakuasinya juga menggunakan fasilitas TNI, tapi begitu kami lihat di lapangan, speedboat saja juga sulit menembus. Paling ampuh pakai helikopter tapi itu pun kerap terkendala cuaca dan kalau pagi hari berkabut sehingga rawan kecelakaan,” jelasnya.
Dirinya juga menyebut 98 persen dari sekitar 500 ribu lebih prajurit TNI telah telah menjadi peserta JKN - KIS. “Kalau ada yang belum menjadi peserta itu biasanya anggota baru maupun penugasan di luar daerah seperti pengamanan perbatasan dan di luar negeri,” ungkapnya.
Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan, Andayani Budi Lestari menambahkan, sarasehan digelar untuk menajamkan optimalisasi pelayanan serta meningkatkan pemahaman mekanisme pelayanan di faskes tingkat pertama. “Anggota TNI merupakan peserta dan mitra BPJS Kesehatan sehingga juga harus mengetahui setiap kebijakan terbaru dari kami,” imbuhnya seraya menjelaskan bahwa pelayanan kesehatan di era JKN - KIS me-ngutama-kan optimalisasi FKTP atau Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama. “Di-harapkan FKTP dapat menjalankan perannya secara signifikan dan komprehensif. Jika dirasa pasien peserta JKN - KIS perlu penanganan spesialistik maka baru dirujuk ke dokter spesialis di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) seperti rumah sakit,” tutupnya. (hn518)
