"Kalau pemerintah sadar bahwa para guru honorer kerap kesulitan dengan gaji yang jauh di bawah upah minimum, ya tolonglah kebijakan menaikan gaji mereka ditetapkan secepat mungkin tanpa menunggu 2019," kata Zainuddin.
Menurutnya, kinerja guru honorer sudah cukup baik dalam mendidik pelajar sehingga peran pemerintah dalam membalas jasa pahlawan pendidikan pun dipertanyakan.
"Gajinya tidak UMK, bahkan ada yang Rp1,3 juta. Cukupkah untuk menghidupi keluarga dan tanggungan lainnya," tegas ketua PC PMII Balikpapan ini.
Sehingga, mahasiswa yang terdiri dari PMII, HMI, GMNI dan LMND mendesak agar segala tuntutan yang disuarakan untuk guru honorer direalisasikan. Mengingat biaya hidup di kota Balikpapan yang cukup tinggi ketimbang daerah lain.
"Miris melihat nasib mereka dan pemerintah yang telah mengetahui kondisi itu. Ayo lah, berikan perhatian kepada guru honorer dengan segera menaikan gaji tanpa menunggu 2019 karena ini sarat muatan politis," tukasnya.
Aksi yang berlangsung damai ini ditemui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Balikpapan, Muhaimin yang menyebut tidak semua guru honorer bergaji di bawah UMK.
"Kalau pun ada yang di bawah UMK, gajinya Rp1,8 juta dan itu ditambah lagi dengan insentif yang mereka terima sesuai dengan jam mengajar," ucapnya.
Muhaimin juga menyebut insentif untuk guru honorer itu tidak pernah dihapuskan. "Sejak 2015 sampai tahun ini tetap kami berikan insentifnya dan untuk kenaikan gaji telah dibahas untuk masuk di anggaran perubahan 2018," jelasnya.
Selain Kepala Disdikbud, beberapa legislator tampak menemui mahasiswan dan Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan, Mieke Henny secara terpisah menyampaikan akan berupaya menyetarakan guru honor dan ASN.
"Jangan dianggap remeh karena mereka berperan aktif dalam memajukan pendidikan di kota ini. Setara dalam kerja dan kinerja tapi tidak dalam hal kesejahteraan karena gajinya yang minim," ujar Mieke.
Penulis : Hendra
Editor : Supiansyah