Ketua Organda Balikpapan, Mubar Yahya menilai bahwa masih ada masyarakat yang gagap teknologi.
“Ini kan mau enaknya saja, praktis. Beli alat dengan modal berapa juta. Memang tujuannya efisiensi tapi tidak efektif,” kata Mubar, Rabu (11/4).
Terbukti di sejumlah titik yang terpasang parking meter rusak. “Di masyarakat tentu ada yang mendukung adanya mesin itu, namun juga ada yang tidak. Saya tidak menuduh namun sejumlah alat kemungkinan itu dirusak,” ucapnya.
Dikatakan Mubar bahwa keberadaan alat tersebut seharusnya dapat menjadi alternatif pemasukan pendapatan asli daerah (PAD). Akan tetapi yang terpenting masyarakat diberikan pemahaman, terkait pentingnya membayar parkir.
“Sosialisasikan kepada masyarakat. Bahwa dengan membayar retribusi parkir, maka mereka berperan aktif dalam menambah PAD,” ujarnya.
Dia mengusulkan agar pengawasan dan fungsi parkir tersebut berjalan maksimal, perlu dibentuk perusahaan daerah yang khusus fokus pada parkir. “Tentu dikelola secara profesional dan independen serta bertanggung jawab kepada Pemkot,” terangnya lagi.
Dia menambahkan bahwa parkir tetap dipegang oleh instansi pemerintahan. Hal itu agar tetap pada koridor aturan hukum.
“Kalau pemerintah kan ada visi misi, nggak boleh keluar dari itu. Termasuk undang-undang dan peraturan lainnya,” tandasnya. (yud)
Ketua Organda Balikpapan, Mubar Yahya menilai bahwa masih ada masyarakat yang gagap teknologi.
“Ini kan mau enaknya saja, praktis. Beli alat dengan modal berapa juta. Memang tujuannya efisiensi tapi tidak efektif,” kata Mubar, Rabu (11/4).
Terbukti di sejumlah titik yang terpasang parking meter rusak. “Di masyarakat tentu ada yang mendukung adanya mesin itu, namun juga ada yang tidak. Saya tidak menuduh namun sejumlah alat kemungkinan itu dirusak,” ucapnya.
Dikatakan Mubar bahwa keberadaan alat tersebut seharusnya dapat menjadi alternatif pemasukan pendapatan asli daerah (PAD). Akan tetapi yang terpenting masyarakat diberikan pemahaman, terkait pentingnya membayar parkir.
“Sosialisasikan kepada masyarakat. Bahwa dengan membayar retribusi parkir, maka mereka berperan aktif dalam menambah PAD,” ujarnya.
Dia mengusulkan agar pengawasan dan fungsi parkir tersebut berjalan maksimal, perlu dibentuk perusahaan daerah yang khusus fokus pada parkir. “Tentu dikelola secara profesional dan independen serta bertanggung jawab kepada Pemkot,” terangnya lagi.
Dia menambahkan bahwa parkir tetap dipegang oleh instansi pemerintahan. Hal itu agar tetap pada koridor aturan hukum.
“Kalau pemerintah kan ada visi misi, nggak boleh keluar dari itu. Termasuk undang-undang dan peraturan lainnya,” tandasnya. (yud)