Penulis: Kusmas Riadi

KORANKALTIM.COM, SENDAWAR – Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPTD PPRD) Wilayah Kutai Barat, menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) Samsat Kubar Tahun 2026, Senin (20/7/2026). 

Forum ini menjadi ruang evaluasi pelayanan kesamsatan sekaligus menghimpun masukan dari berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas layanan dan kepatuhan wajib pajak. Kegiatan tersebut melibatkan berbagai pemangku kepentingan, di antaranya unsur kepolisian, Jasa Raharja, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Mahulu, pelaku usaha, masyarakat atau wajib pajak, serta perwakilan media. Keterlibatan berbagai pihak tersebut diharapkan dapat memberikan masukan terhadap pelayanan kesamsatan yang selama ini berjalan. 

Kepala UPTD PPRD Wilayah Kubar, Mulia Pardosi, mengatakan FKP menjadi bagian penting dalam mengevaluasi pelayanan sekaligus mengetahui kebutuhan masyarakat. 

Evaluasi dilakukan terhadap 13 unsur standar pelayanan, mulai dari persyaratan, sistem dan prosedur, jangka waktu penyelesaian, biaya atau tarif, kompetensi dan perilaku petugas hingga penanganan pengaduan. 

Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap pelayanan UPTD PPRD Wilayah Kubar mencatat indeks sebesar 87,74 dengan predikat Baik. 

Capaian tersebut menjadi salah satu tolok ukur dalam mempertahankan kualitas layanan sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan ke depan. “Forum Konsultasi Publik ini menjadi sarana bagi kami untuk mengevaluasi pelayanan sekaligus menerima masukan dari masyarakat dan para pemangku kepentingan. 

Harapannya, pelayanan yang diberikan semakin baik dan masyarakat semakin mudah memenuhi kewajiban pajaknya,” ujar Mulia. Selain mengevaluasi pelayanan, forum tersebut membahas upaya optimalisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). 

Sejumlah kendala turut menjadi perhatian, termasuk kepatuhan pembayaran pajak dan keberadaan kendaraan berpelat nomor luar daerah yang beroperasi di wilayah Kubar. Kemudahan pembayaran juga menjadi bagian dari pembahasan. 

Masyarakat didorong memanfaatkan layanan e-Samsat sebagai alternatif pembayaran pajak kendaraan. Pemanfaatan layanan elektronik tersebut diharapkan dapat mempermudah wajib pajak sekaligus mendukung peningkatan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. 

Forum tersebut juga membahas dukungan pemerintah daerah dalam optimalisasi penerimaan pajak melalui alokasi anggaran sebesar 2 persen dari penerimaan opsen PKB. Selain itu, muncul rencana pengembangan pelayanan bagi masyarakat di Mahulu melalui layanan pajak kendaraan lima tahunan menggunakan mobil Samsat keliling, sehingga masyarakat dapat memperoleh pelayanan yang lebih mudah dijangkau. 

Menurut Mulia, peningkatan kualitas pelayanan perlu berjalan beriringan dengan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban pajak kendaraan. Karena itu, masukan yang dihimpun melalui FKP akan menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki pelayanan sekaligus memperkuat koordinasi dengan pihak terkait. 

“Kami berharap melalui evaluasi dan berbagai masukan dalam forum ini, pelayanan kesamsatan dapat terus ditingkatkan. Kami juga mengajak masyarakat untuk semakin sadar dan patuh dalam memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor,” pungkasnya. (adv)

Editor: Erwin