Bahkan Dandim yang belum sepekan bertugas di Samarinda ini mengungkapkan pepatah menyikapi besarnya dampak dari media sosial (medsos) untuk memicu perpecahan. “Kalau dulu pepatahnya, mulutmu harimaumu, sekarang jarimu harimaumu,” katanya.
Dandim mengatakan Pileg dan Pilpres sebagai sarana demokrasi, bukan disintegrasi. “Berbeda boleh, jangan terpecah belah,” ungkapnya.
Kapolresta Samarinda Kombes Pol Vendra Riviyanto yang diwakili Kabag Ops Kompol Dandi Ario Yustiawan menambahkan, lebih parah lagi jika persoalan itu sampai digiring untuk kepentingan tertentu. “Apalagi ini menjelang Pilpres dan Pileg. Kita sudah melakukan deklarasi damai, semoga di Samarinda tetap bisa kondusif,” harap Dandim.
Ketua KPU Kota Samarinda, Raymond Dearnov Saragih memaparkan dua kata kunci agar Pilpres dan Pileg sukses. “Berintegritas dan tegas. KPU integritas, Bawaslu integritas, dan aparat tegas. Insya Allah Pemilu aman,” tegasnya.
Walikota Samarinda Syaharie Jaang sendiri tak pernah bosan-bosannya mengajak semua unsur FKPD supaya bersama-sama menjaga kota ini tetap kondusif. “Berbagai persoalan yang harus bisa kita sikapi bersama, jangan sampai memicu konflik. Apalagi mengingat momentum Pileg dan Pilpres. Jangan sampai persoalan yang ada digoreng-goreng sehingga memicu konflik,” katanya mengingatkan.
Jaang juga mengingatkan soal sosialisasi para peserta Pemilu melalui alat peraga kampanye (algaka) supaya mengikuti aturan. “Saya sudah perintahkan pak Sekda (Sekretaris Daerah Kota Samarinda Sugeng Chairuddin, Red) untuk membuat edarannya,” ungkap Jaang.
Jaang mencontohkan seperti memaku di pohon, menempel di fasilitas umum termasuk median jalan dan halte juga rumah ibadah dan fasum lainnya adalah bagian dari contoh yang tidak baik. “Jangan juga menempel di tembok rumah warga, karena ketika dicabut merusak cat temboknya. Ada warga yang menyampaikan ini ke saya, dia mau menegur tapi tidak berani,” imbuh Jaang lagi.
Tak lupa Jaang mengingatkan agar ASN tetap netral dan mendukung Pileg dan Pilpres. “Bagaimanapun, ASN punya tanggung jawab menyukseskan. Ajak keluarga tetangga ke TPS, tetap jaga netralitas,” pesannya.
Terhadap ASN yang menjadi petugas TPS, supaya yang bukan memegang jabatan karena juga terbentur dengan tanggung jawabnya di kantor.
Rakor FKPD ini dihadiri juga Kejari Samarinda Nanang Ibrahim, Ketua PN Samarinda Abdul Halim Amran, Denpom Nofian, Ketua Komisi IV Sri Puji Astuti serta jajaran Organisasi Perangkat Darrah (OPD) di lingkungan Pemkot Samarinda. (kmf2/kmf3)
