SAMARINDA – Konsolidasi kembali dilakukan forum olahraga yang terdiri dari unsur pelatih, manajer dan ofisial teknik Kamis (5/10) kemarin terkait dengan tuntutan mereka soal kekurangan bonus medali PON XIX/2016 yang sudah satu tahun belum juga diberikan oleh pemerintah.

Berlangsung di ruang rapat KONI Kaltim, Ketua Forum Solidaritas Pelatih, Atlet dan Manajer serta Ofisial Teknik, H Muslimin menegaskan kalau pekan depan mereka akan menggelar aksi unjuk rasa simpatik di depan kantor Gubernur Kaltim Jl Gajahmada, Samarinda.

Dalam aksi unjuk rasa nanti, forum akan menurunkan seribu orang terdiri dari pelatih dan atlet juga manajer untuk hadir. “Kalau nantinya tuntutan kami agar bonus segera dianggarkan dan direalisasikan tak terpenuhi, kami akan menginap di depan kantor gubernur,” tegas Muslimin.

Diketahui, sisa bonus yang belum dibayarkan oleh pemerintah saat ini sebesar Rp14 miliar dan forum olahraga meminta agar anggaran tersebut dimasukan dalam  Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Murni 2018. “Kami sudah bosan dengan janji-janji, saat unjuk rasa nanti harus ada kesepakatan hitam di atas putih untuk memastikan ada anggaran untuk bonus yang harus dibayar oleh pemerintah,” sebut Muslimin lagi.

Aksi yang mereka lakukan nantinya juga merupakan aksi jangka panjang, agar tak ada lagi masalah terutama soal bonus setelah pelaksanaan PON berlangsung. “Selalu seperti ini, setiap kali setelah mengikuti PON pasti masalahnya keterlambatan bonus. Makanya kami akan unjuk rasa sekaligus berharap ini yang terakhir dan setelah itu tak ada lagi tuntutan terkait masalah bonus ini. Tak seharusnya kami dipusingkan masalah bonus yang kurang karena kami juga sudah memiliki tugas pokok dan fuungsi yang sudah kami jalankan demi nama daerah ditingkat nasional,” papar Muslimin.

Yang juga jadi pertanyaan mereka adalah niat pemerintah untuk memenuhi janji tersebut. Mereka beralasan terkendala aturan dari pusat yang tidak memperbolehkan bonus melebihi Rp200 juta, padahal kalau ditelaah itu bukan peraturan melainkan hanya himbauan kepada daerah untik tidak boros.

“Itu hanya himbauan saja dan tidak ada sanksi yang diberikan, selain itu tidak ada menyebutkan nominal. Nah, untuk atlet SEA Games saja minimal Rp 200 juta artinya itu bisa lebih selain itu daerah lain pun banyak yang lebih dari nominal tersebut seperti DKI Jakarta, Papua dan Kaltara. Ini sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing,” tegas Muslimin. (rgn)