KORANKALTIM.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo mengatakan sebanyak 238 Warga Negara Indonesia atau WNI yang dikarantina setelah dijemput dari Provinsi Hubei, China dua pekan lalu, telah usai menjalani karantina.

Berdasarkan protokol kesehatan dari organisasi kesehatan dunia, WHO, proses itu sudah selesai dilakukan. Maka, sebanyak 238 WNI yang diantaranya adalah pelajar dari Wuhan, sumber asal virus corona atau covid-19, sudah bisa kembali ke daerah dan keluarga masing-masing.

"Sekarang mereka kembali ke masyarakat sekarang itu dipastikan memang prosedur sudah dilalui dan masyarakat memang menerima apa adanya karena sudah 14 hari dan tidak ada masalah," kata Jokowi Jumat (14/2/2020) siang tadi.

Sebelumnya sebanyak 238 WNI yang berasal dari Hubei China, dijemput menggunakan pesawat Batik Air pada 1 Februari 2020. Mereka kemudian dikarantina di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau untuk kepentingan observasi selama 14 hari.

Meskipun mereka sejak awal tidak terdeteksi corona, namun protokol kesehatan WHO tetap harus dijalankan. Pemulangan bisa dilakukan antara 15 Februari atau 16 Februari 2020.

Kepala Negara menegaskan, dengan berakhirnya masa karantina itu maka 238 WNI tersebut tidak terjangkit corona. Maka ia meminta, agar masyarakat tidak perlu mengkhawatirkannya.

"Dikit-dikit takut, lha tidak lah. Semua proses protokoler sudah dilakukan, terima apa adanya tidak ada masalah," kata mantan Gubernur DKI itu seperti diwartakan vivanews.com.

Proses pemulangan 238 WNI tersebut akan menggunakan pesawat TNI AU dari Natuna. Mereka kemudian dibawa ke Jakarta. Selanjutnya, akan kembali ke daerah masing-masing menggunakan pesawat komersil yang ditanggung oleh negara.

Pemerintah juga memastikan, tidak akan ada upacara pelepasan atau penjemputan di Jakarta. Namun jika memang ada penjemputan di daerah masing-masing WNI yang usai dikarantina itu, pemerintah berharap masih dalam batas kewajaran. "Kami juga minta pemda untuk aktif koordinasi soal ini. Dan mereka akan koordinasi dengan keluarga atau orangtua seperti apa di daerah. Tapi prinsipnya tidak usah terlalu ramai-ramai. Alamiah saja," ujar Deputi IV Kantor Staf Presiden Juri Ardiantoro. (*)