KORANKALTIM.COM, SAMARINDA - Aliansi Organisasi Masyarakat Dayak Kalimatan Timur dan Majelis Rakyat Kalimantan Timur Berdaulat (MRKB) bersama beberapa organisasi masyarakat Dayak, menyatakan sikap dukungan kepada rencana pemindahan Ibukota Negara (IKN).

Pernyataan sikap ini, termaktub dalam 7 butir pernyataan sikap, yang disepakati aliansi yang berisi total 12 organisasi masyarakat yang berhimpun didalamnya. 

Juru Bicara Aliansi Ormas Dayak Yulianus Henock mengatakan, sebagai bentuk dukungan dan memastikan pembangunan kawasan IKN di Kaltim tak menyingkirkan budaya dan kearifan lokal maka, pihaknya mengusulkan agar Presiden Joko Widodo mengangkat putera Dayak sebagai Menteri Percepatan Pemindahan IKN.

"Kami ingin ada menteri percepatan pemindahan IKN diangkat dari putera asli Kaltim atau Dayak Kaltim. Banyak kok putera Dayak yang berkompeten, banyak kok putera Dayak yang sekolah tinggi-tinggi. Salah satunya  seperti Pak Frederick Bid. Pernah menjabat Bupati, juga sekarang di BPBD Kaltim," ujarnya ditemui KoranKaltim.com di Kantor BPBD Kaltim Jalan MT Haryono Samarinda Rabu (18/09/2019) siang.

Yulianus Henock yang juga Deputy Presiden Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) Kaltim ini mengatakan, Aliansi Ormas  Dayak menginginkan semua elemen masyarakat adat dilibatan dalam proses-proses pembangunan IKN baru nantinya. Hal ini, kata dia sebagai wujud apresiasi kepada keberadaan masyarakat setempat.

"Kami siap diperan sertakan sebagai pendamping dari awal perencanaan, pelaksanaan pembangunan infrastruktur, serta evaluasi tata ruang dan pengelolaan lingkungan," tukasnya.

Sementara itu, Tokoh Wanita Adat Dayak yang juga seniman serta pencipta lagu daerah Dayakc Thresia Hosanna mewanti-wanti, pemindahan IKN tak boleh melunturkan budaya dan kesenian asli Dayak.

"Kami ingin budaya dayak tetap eksis.  Bukan tarian Dayak, tapi Dayak menari. Kalau tarian Dayak, orang mana saja bisa, tapi kalau Dayak yang menari ya hanya orang Dayak yang bisa melakukan," tukasnya.

Sementara itu, Ketua Majelis Rakyat Kaltim Berdaulat Mohammad Djailani menjelaskan, untuk menteri  presiden bebas menentukan  apapun latar belakangnya. Mau apakah seorang birokrat, akademisi, praktisi, pelaku usaha ataupun partisipan politik. “Yang penting putra-putri terbaik Kaltim. Saya rasa Pak Presiden tahu bagaimana kriteria terbaik itu,” katanya ditemui ditempat yang sama. 

Tapi, kata dia  menteri yang ditunjuk haruslah orang yang benar memahami kondisi Kaltim. Sehingga, lima tahun yang akan datang  pemindahan IKN berjalan mulus. Pihaknya berharap agar semua perencanaan dan pelaksanaan. Baik desain, tata ruang, pengelolaan lingkungan, maupun bangunan ibu kota. Justru  mengabaikan nuansa kearifan lokal. “Makanya kami ingin orang yang ditunjuk memahami Kaltim dengan jelas. Supaya budaya tetap terjaga dengan baik,” bebernya. 

Ia menyebut, jika menteri percepatan IKN bukan orang Kaltim, dikhawatirkan pejabat tersebut tidak akan merasakan dan memahami langsung bagaimana kearifan lokal di Kaltim. Setidaknya, lanjut dia ketika ditunjuk orang asli Kaltim maka akan menjadi kebanggaan tersendiri. “Tapi, presiden yang menentukan. Kami berharap ini didengarkan. Kami juga berencana menghadap presiden di Istana Negara untuk menyampaikan langsung,” ungkapnya.[]

Penulis : Rusdi 

Editor: Aspian Nur