Penulis: Indri

KORANKALTIM.COM, TANJUNG REDEB – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) menggelar Rembuk Stunting Tingkat Kabupaten di Ruang Sangalaki, Kantor Bupati Berau, Tanjung Redeb, Rabu (20/3/2024).

Kegiatan tersebut dibuka Wakil Bupati (Wabup) Berau, Gamalis dan turut hadir Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kaltim diwakili Sekretaris BKKBN Kaltim, Al Khafid Hidayat, Kepala OPD terkait, perwakilan PT Berau Coal, serta tamu undangan yang terlibat dalam Tim Percepatan Penurunan Stunting di Berau.

Dalam kegiatan ini juga, melalui BKKBN Provinsi Kaltim, PT Berau Coal menerima penghargaan yang diberikan secara langsung oleh Wabup Berau, Gamalis sebagai perusahaan aktif dalam percepatan penurunan stunting di Berau tahun 2024.

Gamalis menyebut, saat ini pihak eksternal seperti perusahaan sudah sangat membantu pemerintah daerah dalam pencegahan dan penurunan stunting di Berau. Melalui program masing-masing perusahaan yang selaras dengan visi dan misi Pemkab Berau dalam menekan angka stunting sehingga mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sejahtera dan berbudi luhur.

“Yang mana, aspek kesejahteraan ini sangat selaras dengan pemenuhan derajat kesehatan. Kita perlu memastikan kualitas kesehatan anak-anak kita sebagai generasi penerus kelak memegang tonggak kepemimpinan dan membawa kemajuan bagi daerah,” ujarnya.

Sebagaimana laporan Global Nutrition Report tahun 2016, bahwa angka prevalensi stunting di  Indonesia berada pada peringkat 108 dari 132 negara dan kawasan Asia Tenggara, Indonesia menempati posisi kedua setelah Kamboja. Tentu, ini adalah fenomena yang tidak semestinya terjadi, sebab Kabupaten Berau sangat kaya akan hasil laut sebagai salah satu sumber gizi bagi masyarakat.

Sebagai Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tingkat Kabupaten Berau, pencegahan dan penurunan stunting sangat penting dilakukan demi menghindari dampak jangka panjang yang merugikan tumbuh kembang anak. Selain menjadikan anak lebih rentan terhadap berbagai penyakit, permasalahan gizi juga berdampak pada aspek perekonomian.

“Atas nama Pemkab berau, kami menyambut baik dan mengapresiasi inisiatif dan dedikasi dari seluruh pihak yang terlibat, termasuk PT Berau Coal,” tutupnya.

Hal yang sama disampaikan oleh Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kaltim diwakili Sekretaris BKKBN Kaltim, Al Khafid Hidayat mengatakan bahwa ada empat faktor utama yang mempengaruhi terjadinya stunting.

Empat faktor tersebut, pertama praktek pengasuhan yang dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan orang tua tentang kesehatan sebelum hingga masa sesudah melahirkan, kedua masih terbatasnya pelayanan kesehatan termasuk pelayanan Ante Natal Care (ANC) yakni pelayanan kesehatan untuk ibu selama masa kehamilan dan Post Natal Care dan pembelajaran dini yang berkualitas. Ketiga, masih kurangnya akses keluarga ke makanan bergizi dan kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi.

“Untuk saat ini, angka prevalensi stunting per provinsi tahun 2023, Indonesia masih di angka 21,5 persen. Walaupun ada penurunan 0,1 persen angka ini masih tinggi bila dibandingkan target yang ditetapkan. Sehingga paling tidak kita bisa menurunkan angka prevalensi di angka 7,5 persen,” tuturnya.

Rembuk stunting ini, dikatanya menjadi langkah awal yang patut diapresiasi sebab menjadi bukti kerjasama dari semua sektor baik pemerintah daerah maupun pihak-pihak perusahaan untuk memastikan pelaksanaan rencana kegiatan intervensi pencegahan dan penurunan stunting dapat dilakukan bersama-sama.

Sementara itu, General Manager Operation Support and Relations PT Berau Coal, Cahyo Andrianto mengatakan bahwa sejak tahun 2023 hingga saat ini PT Berau Coal masih konsisten melakukan program pengawasan melalui gerakan terpadu terkait penanganan dan penurunan angka stunting di Kabupaten Berau.

Cahyo menjelaskan, gerakan terpadu yang dilakukan mulai dari pencegahan sejak masa kehamilan, pencegahan sanitasi atau ODF, memberikan pelatihan kepada tenaga penyuluh stunting hingga program pemberian makanan tambahan bagi anak-anak.

“Jadi saya pikir, komitmen PT Berau Coal melalui gerakan terpadu sudah kami jalankan secara maksimal sesuai dengan arahan Pemerintah Daerah dalam penanganan stunting di Kabupaten Berau,” ucapnya.

Selain itu, ketika Pemkab Berau memberikan arahan untuk memberikan sasaran penanganan diluar dari lokusnya, menurut Cahyo hal tersebut lebih kepada strategi perusahaan. Misalnya, bila ada kasus yang memerlukan penanganan stunting tetapi daerah tersebut diluar dari lokus PT Berau Coal, maka pihaknya siap memberikan kontribusi dalam hal pemerataan. “Saya pikir itu hal yang baik ya. Karena ujungnya adalah Berau bebas stunting,” ujarnya.

Termasuk dalam hal koordinasi kepada OPD terkait. Selama ini dalam kasus penanganan dan pencegahan stunting, PT Berau Coal telah berkoordinasi dengan baik. Bahkan dalam pemberian makanan tambahan, pihaknya sedang bekerja sama dengan puskesmas yang ada di masing masing kecamatan untuk melakukan proses distribusi makanan tambahannya dengan baik, termasuk dalam hal memberikan pelatihan kepada tenaga penyuluh stunting.

“Kami berterima kasih atas penghargaan yang diberikan oleh Pemda melalui BKKBN Kaltim. Kami berharap kontribusi yang diberikan mampu mewujudkan Berau bebas stunting,” tutupnya. (Adv)

Editor: Maruly Z