Penulis: Indri

KORANKALTIM.COM, TANJUNG REDEB - DPRD Berau menggelar rapat dengar pendapat (RDP) gabungan komisi terkait Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Berau untuk Tahun Anggaran 2023.

Terdapat tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyerap anggaran APBD hingga 50 persen yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Dinas Pendidikan (Disdik) dan Dinas Kesehatan (Dinkes).

Hal ini menjadi sorotan DPRD Berau. Anggota Komisi III DPRD Berau sekaligus Ketua Bapemperda DPRD Berau, Sakirman mengatakan bahwa pihaknya telah bertemu beberapa OPD terkait guna meminta penjelasan soal LKPj bupati terkait hasil program realiasasi tahun anggaran 2023.

Dari setiap OPD yang telah menyampaikan, dirinya menyoroti tiga OPD. Sakirman menyampaiak banyak masukan terutama pada Dinkes Berau yang menurutnya harus banyak evaluasi terkait anggaran dan pelayanan kepada masyarakat.

"Jadi kami sudah sampaikan masukan, terutama kepada Dinkes yang butuh banyak evaluasi masalah anggaran dan pelayanan," ujarnya, Kamis (25/4/2024).

Kemudian, Disdik Berau yang juga ikut menjadi perhatian para anggota DPRD soal anggaran dan pembangunan ruang kelas baru (RKB) bagi sekolah yang membutuhkan.

Dirinya melihat bahwa angka kemiskinan dan pengangguran dari 2022 ke 2023 hanya turun sedikit saja. Hal itu pun menjadi perhatian terutama terkait kendala yang dihadapi.

Besarnya jumlah APBD dinilai tidak dapat mengurangi permasalahan yang dihadapi.  "Tentu kami berharap pemerintah daerah lebih memerhatikan porsi anggaran untuk program mereka," tegasnya.

Permintaan pendalaman data LKPj yang telah disampaikan kepada OPD terkait untuk segera dilengkapi. Seperti, tingkat pengangguran terbanyak berada pada sektor mana, hingga keterangan kampung pun harus jelas.

Hal itu dianggap penting guna sebagai rujukan para anggota DPRD ketika mau melakukan survei ke lapangan. "Paling tidak kami punya data yang jelas sebagai rujukan. Jadi kami minta mereka untuk melampirkan semua kegiatan agar lebih detail dan kami juga lebih mudah memeriksanya," paparnya.

Namun Sakirman tetap mengapresiasi capaian Pemerintah Daerah terkait penyerapan APBD Berau tahun 2023 lalu yang mencapai sekitar 80 persen.

Diharapkan penyerapan anggaran tahun 2024 ini jauh lebih tinggi sehingga tidak ada lagi sisa lebih perhitungan anggaran (silpa).  Selanjutnya, pihaknya akan melakukan evaluasi dari rekomendasi masing-masing fraksi tiga bulan pasca rapat paripurna yang akan dilakukan pada 29 April mendatang.

Tiga bulan pasca paripurna tersebut akan ada evaluasi kembali, apakah masukan dari legislatif benar diindahkan oleh para OPD. "Kami akan awasi kinerja para OPD, apakah ada perubahan atau tindaklanjut dari mereka. Jangan sampai tidak diindahkan," terangnya.

Diketahui, pada rapat pembahasan LKPJ sebelumnya, DPRD Berau menggandeng dewan pakar yang ditunjuk langsung oleh Universitas Mulawarman untuk membantu memberikan evaluasi dan rekomendasi dalam sidang paripurna mendatang.

Sehingga pihaknya ingin data yang disajikan oleh OPD bisa lebih detail dari segi anggaran yang sudah direalisasikan. "Nanti, dari data itulah yang akan dijadikan rujukan untuk keberlangsungan pembangunan Bumi Batiwakkal," sebutnya. (Adv)

Editor: Aspian Nur