JAKARTA - Kementerian Perindustrian memastikan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dilakukan melalui proses yang profesional dan terhindar dari Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN).

“Pemerintah berupaya untuk semakin bisa akuntabel. Tentunya kita harus percaya bahwa ini harus terhindar dari KKN,” kata Sekjen Kemenperin Haris Munandar ditemui di Karawang, Kamis (14/9).

Kendati telah dipersiapkan oleh Badan Kepegawaian Nasional dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, namun Kemenperin juga mempersiapkan tes secara online.

“Nah, tes online itu kan dia harus bisa menginput data, menjawab pertanyaan-pertanyaan. Jadi, yang tersaring kemungkinan besar sudah sesuai kriteria,” ujar Haris.

Menurut Haris, rekrutmen tersebut juga dapat menjadi solusi atas tantangan untuk mengisi berbagai kursi pimpinan yang banyak kosong di Kemenperin, mengingat terjadinya moratorium PNS beberapa tahun belakangan.

Bahkan, Haris berharap agar rekrutmen untuk CPNS Kemenperin dapat dilakukan lagi tahun ini.

“Ini dalam upaya mempersiapkan angkatan yang nantinya akan mengisi kursi-kursi pimpinan. Karena di birokrasi itu tidak mungkin dia langsung bisa naik eselon II. Ada proses dan jenjang jabatan yang perlu dilalui. Tahun depan semoga ada lagi, karena kita butuh banyak dosen dan tenaga pengajar,” tukas Haris.

Diketahui, Kementerian Perindustrian membuka rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2017 sebanyak 380 formasi dengan 43 jabatan untuk para lulusan Diploma III (D-III), D-IV/Strata 1 (S-1), S-2, dan S-3. 

Hal ini berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2017 Tanggal 31 Agustus 2017 Tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Perindustrian Tahun Anggaran 2017. (ant)