Bangun Kelas, Siswa Ambil Kayu Hutan


korankaltim
korankaltim
Koran Kaltim     2 months ago     478 kali
img Sejumlah siswa SMAN 9 Maratua gotong royong membangun kelas di sekolah. Karena tak ada anggaran membangun kelas, sekolah mengambil kayu hutan (foto diambil Jumat pekan lalu).

TANJUNG REDEB - Ironi pendidikan Kaltim kembali terungkap. Sebagai provinsi yang menerapkan program Wajib Belajar 12 Tahun tapi belum seluruh keperluan sekolah terpenuhi. Sarana dan prasarana pendidikan masih banyak yang kurang memadai. Belum lagi mencapai klimaks, pembangunan sektor pendidikan Kaltim terbentur dengan anjloknya anggaran. Mau tak mau, sektor ini pun terdampak.

Salah satu sekolah di wilayah terluar Indonesia di Kaltim. Ya, Pulau Maratau salah satu gugus Kepulauan Derawan di Kabupaten Berau, tak kunjung mendapat perhatian berupa penambahan ruang kelas. Karena kondisinya mendesak, SMA Negeri 9 di Kecamatan Maratua membangun sendiri ruang kelas baru.

Tanpa bantuan pemerintah, pihak sekolah dan siswa bahu membahu menambah ruang belajar dengan material seadanya. Siswa yang sedianya fokus belajar, harus dilibatkan oleh sekolah agar gedung kelas segera berdiri.

Rencananya, ruangan sekolah yang baru untuk menampung sekitar 30 siswa di tahun ajaran baru nanti. Sumber dananya, menggunakan uang patungan dari wali murid yang seadanya.

 Werdi, salah seorang Guru SMA di 9 Maratua membenarkan hal tersebut. Membangun ruang kelas baru, kata dia pihak sekolah memanfaatkan tenaga anak didiknya yang bisa bertukang meski dengan bahan bangunan seadanya. 

“Kami membangun ruangan belajar seadanya, yang penting bisa menampung siswa kami saat ini,” terangnya kepada Koran Kaltim.

Guru Agama di sekolah itu, Muhammad Rivai menyatakan karena tak ada anggaran memadai, sekolah memanfaatkan material dari hutan terdekat. “Jadi siswa kami sama-sama mengambil kayu bulat di hutan saat istirahat,” kata Muhammad Rifai.

Saat ini kata dia SMAN 9 Berau hanya memiliki empat ruangan. Tiga ruang belajar dan satu ruangan untuk para guru. Karena tak ada ruang kelas lain, siswa kelas X menggunakan satu rua­ngan dengan jumlah siswa yang mencapai 58 siswa, padahal idealnya hanya 30 siswa. Untuk kelas XI sebanyak 28 siswa dan kelas XII sekitar 30 siswa.

Sekolah kata Rivai masih perlu tambahan enam ruang untuk siswa kelas 10 A, 10 B dan kelas peminatan serta ruangan guru.

Karena tak ada ruang lain, menurut dia ada satu kelas diisi 60 siswa. “Kami aja kewalahan dan sumpek ketika mengajar sebab ruang kelas terbatas,”keluhnya.

Sejak sekolah dibangun pada tahun 2013, kata dia pemerintah kabupaten dan camat setempat serta Pemprov Kaltim belum ada respon mengucurkan bantuan serta membebaskan lahan SMAN 9 Berau.

“Kita sudah meminta bantuan ke Bupati dan Disdik Kaltim namun belum ada respon, bahkan keduanya juga sudah turun kelapangan namun belum ada ja­waban untuk pembebasan lahan,”tuturnya.

Rencananya pembangunan ruang kelas darurat luasnya 7x12 meter, tanpa dinding. Sekarang sudah mendekati selesai tinggal memasang atap.

Pihak sekolah merancang ruang kelas baru secara eksklusif. “nantinya anak didik akan duduk di atas batu saat belajar,” pungkasnya.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim, Dayang Budiati mengaku tak bisa berbuat banyak terhadap seluruh sekolah. Menurut dia dinas yang dipimpinnya memang tak punya program khusus untuk membantu sekolah dalam pembangunan gedung.

“Program dari Disdikbud gak ada (khusus untuk pembangunan gedung),” ujar Dayang di konfirmasi Koran Kaltim, Selasa (12/9) malam.

Bantuan sekolah yang terprogram hanya berupa bantuan rehabilitasi ringan untuk gedung. Begitu pula dengan penggunaan dana Bosda, yang hanya diperkenankan untuk rehab ringan. “Sekolah di Kaltim bisa langsung minta ke pusat dengan membuat proposal, banyak sekolah yang membuat proposal dipenuhi oleh pusat dan dananya langsung ke sekolah,” tambah Dayang.

Kondisi miris wajah pendidikan Kaltim ini mendapat sorotan dari Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Rusman Yaqub. Menurut dia pasca pelimpahan SMA/SMK ke provinsi masih dalam tahap pembenahan, pengelolan, penatanaan kelembagaan. “Ini sebenarnya imbas dari pengalihan kewenangan,” katanya.

“Sejak 2014 diberlakukan pelimpahan kewenanagan tersebut. Bicara soal aset, di provinsi belum tertata, bahkan masih ada sekolah yang tanahnya tidak jelas. salah satunya di Berau,” tuturnya.

Sedianya sebelum dan sesudah penga­lihan dari kabupaten dan provinsi tetap menjalankan komunikasi dengan baik.

Komisi IV kata Rusman sudah memiliki agenda pertemuan, nanti sekaligus akan dibahas masalah ini. “Saat ini kami akan mendalami yang menyebabkan kondisi tersebut terjadi dengan memanggil Dinas Pendidikan  akhir September,” tutup Politikus PPP ini. (ind/rs/sab)




loading...

baca LAINNYA