SURABAYA - Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya memaparkan hasil kajian mereka terkait rencana pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke kota lain dalam rangkaian perayaan HUT Kemerdekaan ke-72 RI di kampus tersebut, Kamis 17 Agustus 2017.

Rektor ITS Prof Ir Joni Hermana menuturkan ada berbagai alasan yang menyebabkan Jakarta sudah tidak layak menjadi Ibu Kota Negara Indonesia. Pertama, dari segi penunjukan kota Jakarta sebagai Ibu Kota di masa awal kemerdekaan, tidak melihat kondisi keamanan Jakarta sebagai Ibu Kota negara. Alasan selanjutnya, pembangunan kota Jakarta bersifat konurbasi.

“Artinya, terjadi kecenderungan kota yang menyebabkan daerah sekitar bergantung ke Jakarta dan tereksploitasi,” kata Joni. Kemudian dalam perspektif negara kepulauan, ketimpangan pembangunan sangatlah terlihat. Tercatat 81 persen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Indonesia tahun 2015 dikuasai oleh Pulau Jawa dan Sumatera. Pembangunan di wilayah Indonesia bagian barat tersebut mengarah pada pembangunan berbasis ke daerah, bukan maritim. 

“Padahal pemerintah Indonesia sekarang ingin mengembangkan pembangunan ekonomi berdasarkan kemaritiman sebagai sokogurunya,” kata guru besar Teknik Lingkungan itu. Pakar arsitektur ITS Prof Ir Johan Silas mengatakan kajian yang dilakukan oleh ITS adalah merumuskan tiga karakter Ibu Kota baru Indonesia di masa depan.

Karakter pertama, Ibu Kota baru Indonesia adalah kota marina, yakni kota yang mencerminkan karakter yang kuat akan ciri negara kepulauan (archipelago capital city) atau negara maritim. Karakteristik berikutnya, kota tersebut mampu mengakomodasi kegiatan inti dan menyebarkan kegiatan pendukungnya mengikuti potensi masing-masing daerah. Kemudian koneksi antara kota inti dan pendukung akan efisien dan efektif jika dilakukan dengan pemanfaatan berbasis iptek.

“ITS mengusulkan kriteria pemilihan Ibu Kota Indonesia baru yang juga mencirikan Indonesia sebagai ibu kota marina. Pertama, lokasi Ibu Kota mencirikan Archipelago Capital City yang memanfaatkan potensi marina, bukan pedalaman,” tutur dia Kemudian untuk mengatasi ketimpangan Indonesia bagian barat dengan bagian timur.

Lokasi Ibu Kota harus berada relatif di wilayah tengah Indonesia “Kajian yang dilakukan tim Geofisika ITS menyebutkan bahwa titik tengah Indonesia berada di antara Kaltim dan Sulteng,” kata Johan.

Hal ini, kata dia, sekaligus menunjukkan tidak sepakatnya hasil kajian akademis ITS terhadap rencana pemerintah yang ingin memindahkan Ibu Kota ke Palangkaraya, Kalteng.

Adapun kriteria lain pemilihan Ibu Kota baru yang diusulkan ITS di antaranya adalah mempertimbangkan jalur fiber optic backbond nasional, pembatasan variansi kegiatan di dalam Ibu Kota baru, serta mengubah ‘muka’ Indonesia dari Jawa based menjadi negara kepulauan.

Hasil kajian yang sedikitnya dilakukan oleh tim dosen dari multidisiplin ilmu di ITS tersebut memang belum disampaikan ke pemerintah. “Kami masih menunggu respons dan masukan dari masyarakat terlebih dahulu, oleh karenanya kita paparkan dulu dalam jumpa pers ini,” kata Johan Silas. (tco)