BALIKPAPAN - Perlahan namun pasti penyidikan kasus dugaan korupsi Rumah Potong Unggas (RPU) Balikpapan semakin terang benderang. Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Polda Kaltim telah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Kaltim.

Kabid Humas Polda Kaltim, Kombes Pol Ade Yaya Suryana menjelaskan saat ini penyidik tengah mempelajari LHP itu.

“Ya, hasil pemeriksaan sudah ada. Sudah diterima dari BPKP. Begitu info dari teman-teman penyidik,” ungkapnya.

Kendati demikian, Ade enggan membeberkan hasil LHP dari BPKP tersebut. “Untuk kerugian negara atau isi LHP itu belum ada informasi. Harap bersabar,” pintanya.

Menurut perwira berpangkat tiga melati di pundak ini, LHP merupakan dasar penyidik untuk meningkatkan status penanganan kasusnya. Bisa juga berdasarkan LHP ini polisi bisa menetapkan tersangka sebagai orang yang bertanggungjawab atas timbulnya kerugian negara, jika memang ditemukan.

“Yang pasti, kalau sudah ada LHP-nya tinggal penentuan tersangka,” tegas mantan Wadir Intelkam Polda Kaltim ini.

Terpisah, Dir Reskrimsus Polda Kaltim, Kombes Pol Yustan Alpiani juga enggan membeberkan isi LHP BPKP. “Nanti saja. Pokoknya kalau sudah ada tersangkanya, pasti kami release,” timpalnya.

Untuk diketahui, kasus ini mengemuka dalam draft Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2015. Anggaran untuk pengadaan lahan RPU tertulis Rp2,5 miliar.  Namun dalam APBD Balikpapan 2015, anggarannya membengkak menjadi Rp 12,5 miliar.

Selanjutnya, dalam laporan realisasi anggaran semester pertama 2015 dan prognosis enam bulan ke depan, anggaran untuk lahan RPU kembali berubah menjadi Rp 12,273 miliar. Ada selisih Rp 227 juta. Padahal, pada kolom realisasi pembayaran di lapangan masih nihil. (yud)