Kamis, 07/12/2017

Jokowi Perintahkan Belanjakan APBD per 1 Januari 2018

Kamis, 07/12/2017

Join Grup Telegram Koran Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/+SsC4jer3I5syZWU1 atau klik tombol dibawah ini.

Grup Telegram Koran Kaltim

kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dahulu di ponsel.

Berita Terkait

Jokowi Perintahkan Belanjakan APBD per 1 Januari 2018

Kamis, 07/12/2017

BOGOR - Presiden Joko Widodo meminta seluruh kementerian/lembaga serta pemerintah daerah langsung menggunakan anggarannya di hari pertama tahun 2018.

“Kalau APBN sudah (diberikan), artinya APBD juga sudah diketahui, 1 Januari 2018 mulailah mengeluarkan dana-dana tersebut,” ujar Jokowi setelah penyerahan Daftar Isian Pelaksanan Anggaran (DIPA) tahun 2018 kepada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah di Istana Kepresidenan Bogor, Rabu (6/12).

Presiden menekankan, kementerian/lembaga serta pemerintah daerah jangan mengulangi kebiasaan yang sudah dilakukan puluhan tahun, yakni menumpuk anggaran hingga akhir tahun.

“Jangan sampai Bulan Agustus, Bulan September baru mulai. Kebiasaan ini kita ulang-ulang terus selama berpuluh-puluh tahun. Hentikan,” ujar Jokowi.

Sebab, penggunaan anggaran sangat berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi dan angka inflasi.

Presiden Jokowi ingin pertumbuhan ekonomi tumbuh berkala, tak hanya pada momen tertentu saja, terutama saat anggaran pemerintah mulai digunakan.

Diberitakan, Presiden Jokowi menyerahkan dokumen DIPA Tahun 2018 kepada menteri, pimpinan lembaga dan seluruh gubernur, di Ruang Garuda, Istana Kepresidenan Bogor, Rabu siang.

DIPA diketahui merupakan dokumen akhir dalam tahapan proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2018.

APBN 2018 bertema “Pemantapan Pengelolaan Fiskal untuk Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan”. Artinya, seiring keterbatasan kapasitas fiskal, APBN harus mampu menjadi pendorong peran swasra yang lebih besar dalam melaksanakan pembangunan nasional, khususnya pembiayaan infrastruktur strategis.

Dengan demikian, pemerintah dapat fokus pada upaya mengurangi kemiskinan sekaligus kesenjangan dan penciptaan lapangan kerja di masyarakat. (kc)


Jokowi Perintahkan Belanjakan APBD per 1 Januari 2018

Kamis, 07/12/2017

Berita Terkait


Jokowi Perintahkan Belanjakan APBD per 1 Januari 2018

BOGOR - Presiden Joko Widodo meminta seluruh kementerian/lembaga serta pemerintah daerah langsung menggunakan anggarannya di hari pertama tahun 2018.

“Kalau APBN sudah (diberikan), artinya APBD juga sudah diketahui, 1 Januari 2018 mulailah mengeluarkan dana-dana tersebut,” ujar Jokowi setelah penyerahan Daftar Isian Pelaksanan Anggaran (DIPA) tahun 2018 kepada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah di Istana Kepresidenan Bogor, Rabu (6/12).

Presiden menekankan, kementerian/lembaga serta pemerintah daerah jangan mengulangi kebiasaan yang sudah dilakukan puluhan tahun, yakni menumpuk anggaran hingga akhir tahun.

“Jangan sampai Bulan Agustus, Bulan September baru mulai. Kebiasaan ini kita ulang-ulang terus selama berpuluh-puluh tahun. Hentikan,” ujar Jokowi.

Sebab, penggunaan anggaran sangat berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi dan angka inflasi.

Presiden Jokowi ingin pertumbuhan ekonomi tumbuh berkala, tak hanya pada momen tertentu saja, terutama saat anggaran pemerintah mulai digunakan.

Diberitakan, Presiden Jokowi menyerahkan dokumen DIPA Tahun 2018 kepada menteri, pimpinan lembaga dan seluruh gubernur, di Ruang Garuda, Istana Kepresidenan Bogor, Rabu siang.

DIPA diketahui merupakan dokumen akhir dalam tahapan proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2018.

APBN 2018 bertema “Pemantapan Pengelolaan Fiskal untuk Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan”. Artinya, seiring keterbatasan kapasitas fiskal, APBN harus mampu menjadi pendorong peran swasra yang lebih besar dalam melaksanakan pembangunan nasional, khususnya pembiayaan infrastruktur strategis.

Dengan demikian, pemerintah dapat fokus pada upaya mengurangi kemiskinan sekaligus kesenjangan dan penciptaan lapangan kerja di masyarakat. (kc)


 

Berita Terkait

Singgung Program Merdeka Belajar di Hardiknas, Pj Gubernur Kaltim: Tidak Usah Lagi Ganti Kurikulum

Kejar Target Upacara Kemerdekaan di IKN, Infrastruktur Kelistrikan Dikebut

Nasib Ribuan THL di Kukar Disorot, DPRD Minta Pemkab Tindaklanjuti karena Belum Terlaporkan di LKPj 2023

Ada Tembakan Gas Air Mata, Peringatan Hari Buruh di Balikpapan Berakhir Ricuh, Tiga Mahasiswa Mengalami Tindakan Refresif

Kesbangpol Kaltim Siapkan Anggaran di APBD Perubahan Jelang Pilkada Serentak

Terdengar Suara Benturan Keras, Remaja Tewas Usai Tabrak Truk Tangki Berhenti di Pinggir Jalan

Tahun Ini, PPDB SMA/SMK di Samarinda Akan Dibuka Mulai Juni

Dua Bangunan dan Satu Sepeda Motor di Samarinda Utara Hangus Terbakar, Termasuk Dokumen Penting Pemilik Rumah

Luka Melepuh di Mulut dan Tangan Bocah, Pasutri di Samarinda Terancam Hukuman Lima Tahun Penjara

Menghina Sultan Kutai, Panglima Kijang Disidang Adat dan Mengaku Telah Bersalah

ASN yang Mencalonkan Diri Sebagai Kepala Daerah Bakal Ditindak BKD Kaltim

Hendak ke Balikpapan, Rombongan Dispusip Berau Kecelakaan di Kelay Pagi Tadi, Lima Orang Luka-Luka

Sistem Transportasi Cerdas akan Diterapkan di IKN

Satu Rumah Warga di Balikpapan Rubuh Imbas Hujan Deras Pagi Tadi

Alasannya Cemburu, Pria di Otista Samarinda Ini Aniaya Istri Siri Hingga Diancam dengan Badik

ETLE Sudah Diberlakukan di Kutai Kartanegara, Kendaraan Dinas Hingga Pejabat Publik Sudah Ada yang Ditilang

Bagian Dalam GOR Segiri Samarinda Dinilai Mengecil, Anggaran Rp88 Miliar Dianggap Terlalu Besar

Parkiran SCP Tidak Berizin, Pansus LKPJ Langsung Gelar Sidak

Copyright © 2024 - Korankaltim.com

Tunggu sebentar ya. Kami sedang menyiapkannya untukmu.