SAMARINDA - Mengingat makin dekatnya akhir tahun anggaran 2017, diharapkan progres kerja masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) dapat dirapikan. Harapannya agar semua program bisa diselesaikan sebelum tutup tahun anggaran dan dapat dipertanggungjawabkan saat dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 

Asisten Pemerintahan dan Kesra Setprov Kaltim Hj Meiliana di Kantor Gubernur Kaltim mengatakan perapian progres kerja ini contohnya adalah bagaimana administrasi keuangan OPD tertata rapi. Misalnya, terkait masalah perjalanan dinas. Karena untuk perjalanan dinas berkenaan dengan bukti kwitansi hotel maupun transportasi.

“Semua itu harus dilampirkan. Jadi, perapian ini bagian dari tertib administrasi. Terutama administrasi keuangan,” kata Meiliana, Senin (4/12).

Perapian tersebut bertujuan agar administrasi kantor, terutama keuangan kantor tidak tercecer hingga mengakibatkan administrasi keuangan OPD amburadul dan tidak rapi.  

Apalagi, akhir tahun ini Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak juga akan menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2018 oleh Pemerintah Pusat di Jakarta. Artinya, dengan penyerahan DIPA tersebut maka sudah dekat penyelenggaraan tahun anggaran tahun selanjutnya.

“Karena itu, kami minta administrasi terus dirapikan. Paling lambat sebelum 30 Desember 2017 sudah selesai pemberkasan administrasi yang akan dilaporkan. Apalagi dalam waktu dekat Gubernur akan menerima DIPA di Istana Bogor,” jelasnya. (jay/sul/ri/adv)