2 menit baca6 kali dibaca
Penulis: Yieli Desvin
KORANKALTIM.COM, SAMARINDA - Tekanan fiskal Kalimantan Timur (Kaltim) diperkirakan semakin berat pada 2027 menyusul penurunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) serta pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat.
Kondisi tersebut dinilai dapat membatasi ruang gerak pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan memenuhi kebutuhan masyarakat, di tengah persoalan infrastruktur, pendidikan, hingga layanan dasar yang belum sepenuhnya terselesaikan.
Akademisi sekaligus pengamat ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman (FEB Unmul) Purwadi menilai, pemerintah daerah perlu lebih berhati-hati dalam mengelola keuangan. Menurutnya, persoalan yang dihadapi daerah saat ini bukan sekadar krisis moneter, melainkan telah mengarah pada tekanan fiskal akibat berkurangnya kemampuan anggaran.
"Harus lebih ekstra hati-hati. Karena situasinya itu bukan lagi krisis moneter, tapi krisis fiskal. Di pemerintah pusat mungkin tidak terjadi krisis fiskal, tetapi di daerah sedang krisis fiskal karena pemangkasan dana transfer," kata Purwadi kepada Korankaltim.com Jumat (13/11/2026).
Penurunan APBD Kaltim yang diperkirakan mencapai Rp12 Triliun pada 2027. Angka tersebut jauh berkurang dibandingkan alokasi anggaran sebelumnya yang sempat berada di kisaran Rp25 Triliun. Sementara itu, dana transfer yang diterima daerah juga mengalami penyusutan signifikan.
Ia menyebut, dana transfer yang sebelumnya mencapai sekitar Rp30 Triliun turun menjadi Rp7 Triliun, bahkan alokasi tahun depan disebut hanya sekitar Rp1 Triliun. Meski demikian, keberadaan pendapatan asli daerah (PAD) Kaltim yang mencapai sekitar Rp10 Triliun dinilai masih menjadi penopang keuangan daerah.
"Masih amannya lagi, Kaltim punya PAD Rp10 Triliun. Kalau tidak, babak belur, mau menghidupi apa pemerintah provinsi?," kata Purwadi lagi dengan nada tanya.
Pemerintah perlu mencari sumber pendapatan alternatif agar ketergantungan terhadap dana transfer pusat tidak semakin membebani keuangan daerah. Salah satunya melalui optimalisasi pajak dari aktivitas usaha waralaba yang beroperasi di daerah.
Sebagian potensi penerimaan pajak dari aktivitas ekonomi perusahaan waralaba belum sepenuhnya memberikan kontribusi bagi daerah tempat usaha tersebut beroperasi. Karena itu, penguatan basis pajak lokal perlu dipertimbangkan sebagai salah satu upaya meningkatkan PAD.
Disisi lain, tekanan fiskal juga berlangsung bersamaan dengan melemahnya daya beli masyarakat. Purwadi menilai, penurunan kelas ekonomi atau economic downgrade mulai terlihat dari perubahan pola konsumsi masyarakat, termasuk pergeseran pilihan produk dan layanan ke alternatif yang lebih murah.
"Mode bertahan harus diutamakan oleh negara yang memberikan rasa aman melalui stimulus-stimulus ekonomi," jelasnya.
Pemerintah diingatkan agar menerapkan efisiensi anggaran secara konsisten, baik di tingkat pusat maupun daerah. Menurutnya, kebijakan penghematan tidak seharusnya hanya dibebankan kepada pemerintah daerah, sementara belanja pemerintah pusat tetap perlu dievaluasi.
Kondisi ekonomi Kaltim yang disebutnya tumbuh sekitar 3,5 hingga 3,9 persen juga perlu menjadi perhatian. Terlebih, tekanan inflasi yang disebut berada di kisaran 3,9 persen berpotensi semakin menggerus daya beli masyarakat apabila tidak diimbangi peningkatan pendapatan.
Editor: Aspian Nur
Kondisi tersebut dinilai dapat membatasi ruang gerak pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan memenuhi kebutuhan masyarakat, di tengah persoalan infrastruktur, pendidikan, hingga layanan dasar yang belum sepenuhnya terselesaikan.
Akademisi sekaligus pengamat ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman (FEB Unmul) Purwadi menilai, pemerintah daerah perlu lebih berhati-hati dalam mengelola keuangan. Menurutnya, persoalan yang dihadapi daerah saat ini bukan sekadar krisis moneter, melainkan telah mengarah pada tekanan fiskal akibat berkurangnya kemampuan anggaran.
"Harus lebih ekstra hati-hati. Karena situasinya itu bukan lagi krisis moneter, tapi krisis fiskal. Di pemerintah pusat mungkin tidak terjadi krisis fiskal, tetapi di daerah sedang krisis fiskal karena pemangkasan dana transfer," kata Purwadi kepada Korankaltim.com Jumat (13/11/2026).
Penurunan APBD Kaltim yang diperkirakan mencapai Rp12 Triliun pada 2027. Angka tersebut jauh berkurang dibandingkan alokasi anggaran sebelumnya yang sempat berada di kisaran Rp25 Triliun. Sementara itu, dana transfer yang diterima daerah juga mengalami penyusutan signifikan.
Ia menyebut, dana transfer yang sebelumnya mencapai sekitar Rp30 Triliun turun menjadi Rp7 Triliun, bahkan alokasi tahun depan disebut hanya sekitar Rp1 Triliun. Meski demikian, keberadaan pendapatan asli daerah (PAD) Kaltim yang mencapai sekitar Rp10 Triliun dinilai masih menjadi penopang keuangan daerah.
"Masih amannya lagi, Kaltim punya PAD Rp10 Triliun. Kalau tidak, babak belur, mau menghidupi apa pemerintah provinsi?," kata Purwadi lagi dengan nada tanya.
Pemerintah perlu mencari sumber pendapatan alternatif agar ketergantungan terhadap dana transfer pusat tidak semakin membebani keuangan daerah. Salah satunya melalui optimalisasi pajak dari aktivitas usaha waralaba yang beroperasi di daerah.
Sebagian potensi penerimaan pajak dari aktivitas ekonomi perusahaan waralaba belum sepenuhnya memberikan kontribusi bagi daerah tempat usaha tersebut beroperasi. Karena itu, penguatan basis pajak lokal perlu dipertimbangkan sebagai salah satu upaya meningkatkan PAD.
Copyright © 2007 - 2026 Korankaltim.com | All Rights Reserved.
Disisi lain, tekanan fiskal juga berlangsung bersamaan dengan melemahnya daya beli masyarakat. Purwadi menilai, penurunan kelas ekonomi atau economic downgrade mulai terlihat dari perubahan pola konsumsi masyarakat, termasuk pergeseran pilihan produk dan layanan ke alternatif yang lebih murah.
"Mode bertahan harus diutamakan oleh negara yang memberikan rasa aman melalui stimulus-stimulus ekonomi," jelasnya.
Pemerintah diingatkan agar menerapkan efisiensi anggaran secara konsisten, baik di tingkat pusat maupun daerah. Menurutnya, kebijakan penghematan tidak seharusnya hanya dibebankan kepada pemerintah daerah, sementara belanja pemerintah pusat tetap perlu dievaluasi.
Kondisi ekonomi Kaltim yang disebutnya tumbuh sekitar 3,5 hingga 3,9 persen juga perlu menjadi perhatian. Terlebih, tekanan inflasi yang disebut berada di kisaran 3,9 persen berpotensi semakin menggerus daya beli masyarakat apabila tidak diimbangi peningkatan pendapatan.
Editor: Aspian Nur
Pusat gempa berada di laut 24 km selatan Enggano
13 Nov 2026, 14:31:39 WIB • Kedalaman 24 km
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Sumber: BMKG
Jumat, 13 November 2026
Prakiraan cuaca Samarinda belum tersedia.
Subuh
04.33
Dzuhur
11.59
Ashar
15.21
Maghrib
18.03
Isya
19.15
Sumber: BMKG (cuaca) dan MyQuran (jadwal sholat).
