Dia menilai persoalan tersebut tidak bisa dilihat semata sebagai isu teknis jaminan kesehatan melainkan bagian dari problem kebijakan fiskal nasional yang berdampak langsung pada daerah.
Ia menegaskan, jika diskusi difokuskan pada konteks Kaltim, pemerintah daerah sejatinya telah melakukan mitigasi sejak awal melalui sejumlah program prioritas daerah, termasuk skema pembiayaan kesehatan gratis.
Namun, menurutnya, polemik penonaktifan PBI tidak boleh disederhanakan hanya pada tataran program daerah.
“Saya tidak ingin melihat ini secara parsial hanya soal PBI. Ini persoalan kebijakan nasional yang implikasinya sangat luas ke daerah, khususnya dalam aspek fiskal,” tegasnya, Jumat (13/2/2026).
Politisi PKS itu menyoroti kondisi fiskal daerah di tengah pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) dan berbagai penyesuaian anggaran dari pemerintah pusat.
Di saat yang sama, daerah tetap dibebani tanggung jawab menyelesaikan persoalan sosial, kesehatan, pendidikan, hingga infrastruktur.
Menurutnya, terdapat anomali kebijakan ketika alokasi fiskal daerah mengalami pengetatan, sementara sejumlah program nasional tetap diintervensikan dan dijalankan di daerah tanpa diimbangi distribusi anggaran yang proporsional.
“Semua beban pada akhirnya dilimpahkan ke daerah. Padahal, kesehatan dan pendidikan adalah pelayanan dasar. Tidak bisa diperlakukan secara kaku dengan klasifikasi yang rigid, apalagi dengan keterbatasan indikator dalam menentukan siapa yang berhak menerima bantuan,” pungkasnya.
Editor: Erwin