Menurutnya, diperlukan pendekatan berbasis data dan riset untuk merespons persoalan pemutusan hubungan kerja (PHK) serta minimnya penciptaan lapangan kerja baru.
Politikus PKS itu meminta pemerintah untuk tidak hanya mengandalkan argumen tanpa didukung data yang valid.
Ia pun mendorong agar dilakukan identifikasi minat dan kecenderungan generasi muda terhadap jenis pekerjaan di luar sektor pertambangan, yang selama ini mendominasi perekonomian Kaltim.
“Anak-anak muda sekarang banyak yang tertarik menjadi konten kreator, youtuber, atau terjun ke dunia teknologi informasi. Ini adalah potensi yang harus direspons serius oleh pemerintah,” pada Korankaltim.com, Rabu (9/7/2025).
Lanjutnya, pemerintah perlu membuka ruang-ruang pelatihan yang mendukung profesi baru tersebut, seperti pelatihan produksi video, sertifikasi konten digital, hingga pendirian rumah produksi.
Ia menyarankan agar generasi muda yang telah mendapatkan pelatihan ini bisa diberdayakan untuk mempromosikan potensi desa di Kaltim melalui konten digital. Tak hanya itu, menurutnya, pendidikan non-formal juga harus dikembangkan.
“Kita perlu membentuk komunitas berbasis keterampilan, baik dari sektor pertanian, perikanan, maupun teknologi,” tambahnya.
Dirinya juga mengusulkan adanya kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi. Kampus di Kaltim perlu mulai membuka jurusan-jurusan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja lima hingga sepuluh tahun ke depan, bukan hanya jurusan umum yang belum tentu relevan dengan kebutuhan lokal.
“Kalau tidak ada penyesuaian, kita bisa menghadapi peningkatan jumlah pengangguran dari kalangan sarjana sekalipun,” tegasnya.
Ditambahkannya, pemerintah daerah lebih berani melakukan terobosan kebijakan dalam menyusun program pendidikan dan pelatihan yang berorientasi pada peluang kerja masa depan.
Editor: Erwin