‎Penulis: Julika Hengin

‎KORANKALTIM.COM, UJOH BILANG – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mahakam Ulu (Disdikbud Mahulu) membuka peluang Taman Kanak-Kanak (TK) swasta berubah status menjadi negeri. 

‎‎Namun proses tersebut hanya dapat dilakukan apabila sekolah memenuhi persyaratan administrasi, sarana prasarana, serta mendapat persetujuan dari yayasan penyelenggara.

‎‎Kepala Disdikbud Mahulu Samson Batang mengatakan sejumlah TK swasta telah mengajukan keinginan untuk diserahkan kepada pemerintah kampung maupun diusulkan menjadi sekolah negeri. Meski demikian, seluruh usulan tetap harus melalui proses kajian.

‎‎"Memang ada beberapa TK yang menyerahkan ke pemerintahan kampung dan ada juga yang ingin dinegerikan. Tetapi itu melalui proses dan kajian terlebih dahulu," ujar Samson.

‎Kemampuan sekolah dalam menjalankan operasional menjadi satu pertimbangan.  ‎Sejumlah TK swasta masih mampu bertahan karena mendapat dukungan pembiayaan dari program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), sehingga tetap dapat menjalankan kegiatan belajar mengajar meski pemerintah daerah tidak lagi memberikan gaji kepada guru di sekolah swasta.

‎‎"Ada sekolah yang masih bertahan karena mendapat bantuan dari perusahaan melalui CSR. Itu sangat membantu operasional sekolah," katanya.

‎‎Sampai saat ini belum ada kepastian mengenai jumlah TK swasta yang akan dinegerikan. Pasalnya, setiap usulan harus memenuhi sejumlah persyaratan, mulai dari kesiapan tenaga pendidik, fasilitas pendidikan, hingga aspek administrasi.

‎Beberapa sekolah telah menyampaikan keinginan untuk menjadi sekolah negeri, namun keputusan akhir juga bergantung pada kesediaan yayasan menghibahkan aset sekolah kepada pemerintah. ‎"Kalau mau menjadi sekolah negeri, tentu yayasan harus bersedia menghibahkan asetnya. Selain itu, sekolah juga harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan," jelas Samson.

‎Pemerintah Kabupaten Mahulu pada prinsipnya terbuka terhadap usulan penegerian sekolah swasta. Namun, tidak semua sekolah dapat langsung dialihkan statusnya karena harus memenuhi ketentuan yang berlaku.

‎"Pemkab terbuka, tetapi harus memenuhi persyaratan. Tidak semua sekolah bisa langsung dinegerikan karena berkaitan dengan tenaga pendidik, fasilitas, dan persyaratan lainnya," tegasnya.

‎

Editor: Aspian Nur