Mendikbud Harus Waspadai Ancaman Siswa Putus Sekolah karena Covid-19

KORANKALTIM.COM, JAKARTA-- Pandemi virus corona (Covid-19) memicu krisis ekonomi. Ini bisa menyebabkan terjadinya kasus siswa putus sekolah.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim diminta mewaspadai ancaman ini.

"Angka kemiskinan naik tajam dalam situasi seperti ini. Tentu ini akan berdampak pada kemampuan orang tua untuk menyekolahkan anaknya. Buat makan saja susah, apalagi buat bayar sekolah," ujar Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji melalui keterangan tertulisnya, dilansir dari CNNIndonesia.com.

Ia menilai hal ini mungkin terjadi, mengingat tidak semua sekolah bebas dari pungutan biaya. Selain itu, banyak pula sekolah swasta di dalam pendidikan Indonesia yang tak bisa begitu saja membebaskan pungutan biaya atas murid-muridnya.

Hal tersebut, kata Ubaid, akan memunculkan ancaman banyak sekolah gulung tikar alias bangkrut di tengah wabah. Merujuk pada jajak pendapat yang telah dilakukan Kemendibud, Ubaid mengatakan hampir 56 persen sekolah swasta mengalami kesulitan biaya operasional.

Menurutnya, ancaman depresi juga menghantui guru, orang tua sampai siswa. Pasalnya sistem Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) terkait situasi corona sendiri belum menemukan formula yang tepat.

Masih banyak guru memberikan tugas bertumpuk, orang tua juga harus mendampingi anak mengerjakan lebih dari satu sampai dua tugas tiap hari.

"Padahal mereka [orang tua] juga harus menghadapi situasi yang serba sulit. Belajar model seperti ini tidak boleh diterus-teruskan. Harus segera diberhentikan," ujarnya.

Untuk itu JPPI menyerukan agar pemerintah membentuk kurikulum darurat. Kurikulum ini nantinya bakal jadi pedoman pembelajaran di tengah pandemi.

Kurikulum darurat dinilai penting untuk mewujudkan pembelajaran menyenangkan, dan untuk mengukur target pencapaian pendidikan.

Kompetensi guru dalam hal ini perlu didorong. Pasalnya PJJ tak hanya bergantung pada infrastruktur, namun juga pengajar. Pemerintah juga diminta memfasilitasi pendidikan untuk semua kalangan, untuk memastikan hak belajar tersalurkan dengan adil.

"Terutama berikan afirmasi kepada kelompok-kelompok yang selama ini tertinggal, seperti perempuan, kelompok difabel, anak-anak di daerah 3T dan lain-lain," tambahnya.

PJJ sudah diberlakukan sebulan lebih di sebagian besar daerah di Indonesia. Kemendikbud sendiri tengah merangkai skenario kemungkinan PJJ diterapkan hingga tahun ajaran baru 2020/2021.

Door to Door 

Pada hari yang sama, secara terpisah, anggota Komisi X DPR RI Zainuddin Maliki menyarankan Nadiem menggerakan guru untuk bekerja secara 'door to door' atau menemui siswa secara langsung untuk mengatasi persoalan PJJ bagi siswa di daerah tanpa akses internet hingga listrik di tengah pandemi Covid-19.

Langkah tersebut, kata Zainuddin, bisa diawali Nadiem dengan membentuk Gugus Depan Layanan Pendidikan untuk Siswa di Daerah Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal di Tengah Pandemi Covid-19.

"Guru penggerak ini nanti harus menjumpai siswanya mungkin kalau memungkinkan door to door, bukan dikumpulkan," kata Zainuddin saat berbincang dengan CNNIndonesia.com, Sabtu.

Dia menyampaikan, model proses belajar mengajar yang diterapkan bagi siswa di daerah tanpa akses internet hingga listrik harus pembelajaran berbasis masalah atau proyek (problem based learning), bukan bersifat konvensional.

Zainuddin mengatakan setiap guru yang ditugaskan bisa membentuk tim yang terdiri dari beberapa berbagai macam mata pelajaran untuk meminta siswa mempelajari spesies hewan atau tumbuhan yang berada di sekitar lingkungannya secara tematik.

Dia melanjutkan, setiap siswa diberikan waktu sekitar satu pekan untuk memecahkan masalah atau menyelesaikan proyek yang ditugaskan. Menurutnya, langkah ini penting dilakukan untuk mengurangi interaksi antara siswa dan guru di tengah pandemi virus corona.

"Guru dalam satu tim merumuskan realitas yang ada di masyarakat secara tematik jadi pembelajarannya tematik, satu proyek bisa diamati beberapa guru biologi, fisika, kimia, bahasa Indonesia," tutur politikus PAN tersebut.

Nadiem pun harus membekali para guru yang ditugaskan itu dengan alat pelindung diri (APD) lengkap. Menurutnya, para guru itu juga harus diberikan uang transportasi dan insentif dalam melaksanakan tugasnya.

Sementara itu di sejumlah daerah, sudah ada guru-guru yang berinisiatif menyambangi rumah siswa karena keterbatasan alat telekomuniasi dan jaringan internet. Salah satunya dilakukan Guru SD75/1 Pasar Terusan Batanghari, Jambi, Dedi Kurniawan.

Saat menyambangi rumah siswa, Dedi mengatakan tetap memperhatikan aturan untuk menjaga jarak.

"Siswa yang rumahnya berdekatan kita minta untuk belajar bersama, maksimal tiga anak agar mereka bisa menjaga jarak dalam belajar. Saya minta mereka juga memakai masker," kata Dedi dilansir dari Antara.

Sebelumnya, Pelaksana tugas Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Muhammad Hamid mengaku pihaknya tengah memikirkan persoalan pembelajaran jarak jauh (PJJ) bagi siswa di daerah tanpa akses internet hingga listrik.

Kegiatan belajar dari rumah ini diterapkan di sejumlah daerah di Indonesia karena penyebaran virus corona sejak awal Maret 2020 lalu.

Hamid mengatakan di beberapa daerah mungkin pembelajaran dilakukan lewat radio atau komunitas. Ia pun meminta guru di daerah tak punya akses internet hingga listrik itu berinovasi dalam mengajar. (*)