“Kita sudah lakukan komunikasi dengan Pak Bupati yang juga dalam hal ini Ketua Ikatan Alumni Unikarta, diharapkan semoga proses ini segera dituntaskan, karena memang kita akui pak asisten bersikukuh bahwa Yayasan Kutai Kartanegara ini milik pemerintah, padahal kita secara legal hukum punya bukti tertulis bahwa YKK ini adalah yayasan independen,” katanya.
Ia mengaku siap menunjukkan berkas surat dari Kemenkumham kepada pemerintah untuk bukti keabsahannya.
“Tidak ada namanya yayasan pemerintah dan memang kami independen dan ada bukti surat Kemenkumham-nya, dokumen yang kita pegang ini bisa dipertanggungjawabkan oleh karena itu kami minta diundang kembali untuk memberikan penjelasan,” tegasnya.
“Proses ini sudah hampir 3 tahun dan sebenarnya DPRD maupun Pemerintah Daerah itu terus mendorong, namun kita tetap menghargai proses secara administrasi, mulai dari mengakuisisi nilai dari aset itu dan lain halnya. Alhamdulillah BPKAD proaktif untuk proses ini. Tinggal ketegasan Pak Bupati saja, karena ini menjadi penting untuk peningkatan akreditasi kampus,” tegasnya.
Penulis: */M. Heriansyah
Editor: M. Huldi
“Kita sudah lakukan komunikasi dengan Pak Bupati yang juga dalam hal ini Ketua Ikatan Alumni Unikarta, diharapkan semoga proses ini segera dituntaskan, karena memang kita akui pak asisten bersikukuh bahwa Yayasan Kutai Kartanegara ini milik pemerintah, padahal kita secara legal hukum punya bukti tertulis bahwa YKK ini adalah yayasan independen,” katanya.
Ia mengaku siap menunjukkan berkas surat dari Kemenkumham kepada pemerintah untuk bukti keabsahannya.
“Tidak ada namanya yayasan pemerintah dan memang kami independen dan ada bukti surat Kemenkumham-nya, dokumen yang kita pegang ini bisa dipertanggungjawabkan oleh karena itu kami minta diundang kembali untuk memberikan penjelasan,” tegasnya.
“Proses ini sudah hampir 3 tahun dan sebenarnya DPRD maupun Pemerintah Daerah itu terus mendorong, namun kita tetap menghargai proses secara administrasi, mulai dari mengakuisisi nilai dari aset itu dan lain halnya. Alhamdulillah BPKAD proaktif untuk proses ini. Tinggal ketegasan Pak Bupati saja, karena ini menjadi penting untuk peningkatan akreditasi kampus,” tegasnya.
Penulis: */M. Heriansyah
Editor: M. Huldi