“Sekarang kan sudah KTP Elektronik ya, dan tidak ada halangan orang yang mau masuk ke Balikpapan. Sehingga bisa jadi APS tadi berubah karena mungkin orang luar yang datang ke kota ini dan memang tidak bersekolah,” kata Muhaimin (23/10).
Pihaknya juga telah menyampaikan ke pengelola Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Rumah Pintar. “Siapapun APS yang ingin melanjutkan pendidikannya, bisa ke tiga tempat tersebut,” ucapnya.
Hanya saja untuk APS tidak bisa masuk di pendidikan formal sehingga diarahkan ke pendidikan kesetaraan yakni Paket A untuk lulus setara SD, Paket B untuk SMP dan Paket C untuk kelulusan setara SMA/SMK.
“Kan ada lima SKB nih, dan PKBM serta Rumah Pintar. Kami juga mengoordinasikan secara lintas Organisasi Perangkat Dinas (OPD) termasuk data kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil,” ujarnya.
Dari data kependudukan itu, lanjut Muhaimin, akan diketahui jumlah APS secara pasti di Balikpapan. “Termasuk diketahui pula, apakah penduduk asli sini atau pendatang. Intinya, kami siap menampung APS di pendidikan nonformal,” jelasnya.
Ditanya mengenai jumlah APS sebelum dilakukan pembaharuan data, mantan Ketua KNPI ini menjawab tidak pernah mendapatkan laporan anak yang putus pendidikannya karena selalu tertampung di SKB hingga Rumah Pintar.
“Memang ada juga yang kembali ke kebiasaanya, itu pun karena faktor ekonomi. Misalnya, memilih berjualan karena disuruh orangtuanya, ada juga yang menjadi buruh angkut di pasar-pasar. Itu yang membuat data APS berubah-ubah,” terang Muhaimin.
Disdikbud pun mempersilakan siapa saja yang ingin melanjutkan pendidikannya secara nonformal agar menjadi peserta didik di SKB, PKBM dan Rumah Pintar.
“Kami terima mereka untuk mengikuti ujian kesetaraan dan akhir Oktober ini datanya harus sudah masuk agar dapat nomor ujian dari Kemendikbud,” tukasnya. (hn)
