Kepala Bidang (Kabid) Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bapelitbang PPU, Kusnul Khotimah, menjelaskan proses penetapan data ini diawali dengan tahapan praforum. Sehingga, perlu melakukan verifikasi ketat terhadap data yang bersumber dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Sebelumnya, kita sudah melaksanakan praforum untuk memverifikasi data dari OPD, baik yang bersumber dari aplikasi e-Walidata maupun data sektoral,” jelas Kusnul, Rabu (18/11/2026).
Ia menyebutkan, data yang telah diverifikasi dan telah melalui SK Bupati nantinya tidak berhenti di meja perencanaan. Tetapi, akan dilanjutkan ke Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) PPU untuk memastikan tingkat keterisiannya oleh setiap perangkat daerah.
“Jadi, OPD diminta kembali untuk memenuhi dan mengisi data-data tersebut sesuai target yang ada,” katanya.
Langkah sinkronisasi lintas sektor ini dinilai sangat vital karena akurasi data menjadi fondasi utama dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).
Adapun, cakupan data yang dihimpun bersifat menyeluruh, meliputi capaian keluaran (output) subkegiatan OPD, data Kabupaten Dalam Angka (KDA), hingga berbagai indikator makro dan data sektoral strategis.
“Isinya mencakup semua data. Mulai dari data kemiskinan, angka stunting, hingga Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) masuk dalam data sektoral yang kita himpun dan sinkronkan,” pungkasnya.
Editor: Erwin
Kepala Bidang (Kabid) Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bapelitbang PPU, Kusnul Khotimah, menjelaskan proses penetapan data ini diawali dengan tahapan praforum. Sehingga, perlu melakukan verifikasi ketat terhadap data yang bersumber dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Sebelumnya, kita sudah melaksanakan praforum untuk memverifikasi data dari OPD, baik yang bersumber dari aplikasi e-Walidata maupun data sektoral,” jelas Kusnul, Rabu (18/11/2026).
Ia menyebutkan, data yang telah diverifikasi dan telah melalui SK Bupati nantinya tidak berhenti di meja perencanaan. Tetapi, akan dilanjutkan ke Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) PPU untuk memastikan tingkat keterisiannya oleh setiap perangkat daerah.
“Jadi, OPD diminta kembali untuk memenuhi dan mengisi data-data tersebut sesuai target yang ada,” katanya.
Langkah sinkronisasi lintas sektor ini dinilai sangat vital karena akurasi data menjadi fondasi utama dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).
Adapun, cakupan data yang dihimpun bersifat menyeluruh, meliputi capaian keluaran (output) subkegiatan OPD, data Kabupaten Dalam Angka (KDA), hingga berbagai indikator makro dan data sektoral strategis.
“Isinya mencakup semua data. Mulai dari data kemiskinan, angka stunting, hingga Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) masuk dalam data sektoral yang kita himpun dan sinkronkan,” pungkasnya.
Editor: Erwin