Penulis: Indri
KORANKALTIM.COM, TANJUNG REDEB – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau memperkuat perlindungan terhadap anak terlantar dengan menggandeng jajaran kejaksaan melalui kerja sama lintas pemerintahan.
2 menit baca3 kali dibaca

Penulis: Indri
KORANKALTIM.COM, TANJUNG REDEB – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau memperkuat perlindungan terhadap anak terlantar dengan menggandeng jajaran kejaksaan melalui kerja sama lintas pemerintahan.
Langkah ini difokuskan pada percepatan pemenuhan hak dasar anak, mulai dari identitas kependudukan hingga kepastian hukum terkait perwalian.
Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama antara Pemprov Kaltim, pemerintah kabupaten/kota se-Kaltim, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim, dan Kejari se-Kaltim di Pendopo Odah Etam, Kompleks Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (17/11/2026), disaksikan Gubernur Kaltim Rudi Mas’ud dan Kepala Kejati Kaltim Chatarina Muliana Girsang.
Bupati Berau Sri Juniarsih Mas mengatakan, perlindungan anak terlantar tidak cukup hanya melalui bantuan sosial, tetapi harus mencakup pemenuhan seluruh hak anak sebagai warga negara. Termasuk kepemilikan dokumen kependudukan, akses pendidikan, layanan kesehatan, serta perlindungan hukum.
“Setiap anak berhak tumbuh menjadi generasi sehat dan menjadi penerus bangsa,” tegasnya.
Menurutnya, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab memastikan tidak ada anak yang kehilangan kesempatan memperoleh masa depan layak hanya karena kondisi keluarga maupun keterbatasan pengasuhan.
Karena itu, Sri Juniarsih memastikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) akan dilibatkan agar kebijakan perlindungan anak dapat berjalan secara terintegrasi. Program Kabupaten Layak Anak (KLA) juga harus diwujudkan melalui tindakan nyata, bukan sekadar memenuhi ketentuan administratif.
“Saya akan menginstruksikan seluruh OPD agar program Kabupaten Layak Anak diwujudkan melalui kolaborasi lintas sektor,” ujarnya.
Di Berau, penanganan anak terlantar selama ini dilaksanakan melalui Dinas Sosial, khususnya Bidang Rehabilitasi Sosial. Penanganan juga mencakup anak yang berhadapan dengan hukum melalui asesmen pekerja sosial, penyusunan laporan sosial, hingga pendampingan selama proses persidangan di Pengadilan Negeri.
Sementara bagi anak putus sekolah yang membutuhkan penanganan lebih lanjut, Pemkab Berau dapat melakukan rujukan ke Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma di Samarinda Seberang. Anak-anak di tempat tersebut mendapatkan rehabilitasi sosial sekaligus pendampingan untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang sekolah menengah atas (SLTA).
Melalui kerja sama dengan kejaksaan, pemerintah daerah berharap sejumlah persoalan yang selama ini membutuhkan koordinasi antarlembaga dapat ditangani lebih cepat. Terutama dalam penerbitan dokumen kependudukan dan penetapan perwalian anak melalui proses hukum di pengadilan.
Gubernur Kaltim Rudi Mas’ud menegaskan, keberhasilan pembangunan daerah tidak semata-mata ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi. Pemerintah juga harus mampu memastikan kelompok rentan, khususnya anak-anak, mendapatkan perlindungan dan pelayanan yang semestinya.
“Perlindungan anak juga menjadi tanggung jawab kita sebagai pelayan publik,” tegasnya.
Senada, Kepala Kejati Kaltim Chatarina Muliana Girsang menekankan pentingnya keterlibatan berbagai lembaga dalam mengidentifikasi dan menangani anak terlantar. Proses tersebut meliputi verifikasi identitas, kondisi anak, pola pengasuhan, hingga pemenuhan kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan pendampingan psikologis.
Ia berharap perjanjian kerja sama tersebut tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi menjadi dasar pelaksanaan program yang berkelanjutan dan memberikan manfaat langsung kepada anak-anak yang membutuhkan perlindungan.
“Akses pendidikan dan layanan kesehatan merupakan hak setiap anak. Mari bersinergi dengan komitmen berkelanjutan dalam memenuhi hak-hak mereka,” ucapnya.
Melalui sinergi pemerintah daerah dan kejaksaan, perlindungan anak terlantar diharapkan tidak lagi terkendala persoalan administrasi maupun kepastian hukum.
“Sehingga, setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pengasuhan, pendidikan, kesehatan, dan masa depan yang lebih baik,” tandasnya.
Editor: Erwin
Langkah ini difokuskan pada percepatan pemenuhan hak dasar anak, mulai dari identitas kependudukan hingga kepastian hukum terkait perwalian.
Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama antara Pemprov Kaltim, pemerintah kabupaten/kota se-Kaltim, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim, dan Kejari se-Kaltim di Pendopo Odah Etam, Kompleks Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (17/11/2026), disaksikan Gubernur Kaltim Rudi Mas’ud dan Kepala Kejati Kaltim Chatarina Muliana Girsang.
Bupati Berau Sri Juniarsih Mas mengatakan, perlindungan anak terlantar tidak cukup hanya melalui bantuan sosial, tetapi harus mencakup pemenuhan seluruh hak anak sebagai warga negara. Termasuk kepemilikan dokumen kependudukan, akses pendidikan, layanan kesehatan, serta perlindungan hukum.
“Setiap anak berhak tumbuh menjadi generasi sehat dan menjadi penerus bangsa,” tegasnya.

Menurutnya, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab memastikan tidak ada anak yang kehilangan kesempatan memperoleh masa depan layak hanya karena kondisi keluarga maupun keterbatasan pengasuhan.
Karena itu, Sri Juniarsih memastikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) akan dilibatkan agar kebijakan perlindungan anak dapat berjalan secara terintegrasi. Program Kabupaten Layak Anak (KLA) juga harus diwujudkan melalui tindakan nyata, bukan sekadar memenuhi ketentuan administratif.
“Saya akan menginstruksikan seluruh OPD agar program Kabupaten Layak Anak diwujudkan melalui kolaborasi lintas sektor,” ujarnya.
Di Berau, penanganan anak terlantar selama ini dilaksanakan melalui Dinas Sosial, khususnya Bidang Rehabilitasi Sosial. Penanganan juga mencakup anak yang berhadapan dengan hukum melalui asesmen pekerja sosial, penyusunan laporan sosial, hingga pendampingan selama proses persidangan di Pengadilan Negeri.
Sementara bagi anak putus sekolah yang membutuhkan penanganan lebih lanjut, Pemkab Berau dapat melakukan rujukan ke Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma di Samarinda Seberang. Anak-anak di tempat tersebut mendapatkan rehabilitasi sosial sekaligus pendampingan untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang sekolah menengah atas (SLTA).
Melalui kerja sama dengan kejaksaan, pemerintah daerah berharap sejumlah persoalan yang selama ini membutuhkan koordinasi antarlembaga dapat ditangani lebih cepat. Terutama dalam penerbitan dokumen kependudukan dan penetapan perwalian anak melalui proses hukum di pengadilan.
Gubernur Kaltim Rudi Mas’ud menegaskan, keberhasilan pembangunan daerah tidak semata-mata ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi. Pemerintah juga harus mampu memastikan kelompok rentan, khususnya anak-anak, mendapatkan perlindungan dan pelayanan yang semestinya.
“Perlindungan anak juga menjadi tanggung jawab kita sebagai pelayan publik,” tegasnya.






Senada, Kepala Kejati Kaltim Chatarina Muliana Girsang menekankan pentingnya keterlibatan berbagai lembaga dalam mengidentifikasi dan menangani anak terlantar. Proses tersebut meliputi verifikasi identitas, kondisi anak, pola pengasuhan, hingga pemenuhan kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan pendampingan psikologis.
Ia berharap perjanjian kerja sama tersebut tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi menjadi dasar pelaksanaan program yang berkelanjutan dan memberikan manfaat langsung kepada anak-anak yang membutuhkan perlindungan.
“Akses pendidikan dan layanan kesehatan merupakan hak setiap anak. Mari bersinergi dengan komitmen berkelanjutan dalam memenuhi hak-hak mereka,” ucapnya.
Melalui sinergi pemerintah daerah dan kejaksaan, perlindungan anak terlantar diharapkan tidak lagi terkendala persoalan administrasi maupun kepastian hukum.
“Sehingga, setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pengasuhan, pendidikan, kesehatan, dan masa depan yang lebih baik,” tandasnya.
Editor: Erwin

Pusat gempa berada di laut 49 km timur laut Ruteng, Manggarai
17 Nov 2026, 07:49:17 WIB • Kedalaman 2 km
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Sumber: BMKG