Sekretaris Daerah (Sekda) Kutim, Rizali Hadi mengatakan, pembentukan ULT bukan sekadar menyediakan tempat pelayanan dalam satu lokasi. Lebih jauh, fasilitas tersebut menjadi bagian dari upaya membangun sistem pelayanan yang memiliki standar jelas dan tidak bergantung pada individu maupun pejabat tertentu.
“Pelayanan pemerintahan harus berjalan berdasarkan sistem, regulasi serta standar operasional yang telah ditetapkan,” ujarnya, Selasa (17/11/2026).
Pemanfaatan teknologi informasi juga dinilai penting untuk memangkas alur birokrasi dan mempermudah masyarakat maupun perangkat daerah dalam mengakses layanan.
“Yang kita bangun ini bukan hanya tempat pelayanan tetapi bagaimana sistemnya berjalan,” akunya.
Dengan dukungan layanan digital, standar pelayanan bisa diterapkan secara konsisten sesuai regulasi yang sudah tersedia. Salah satu fokus utama transformasi tersebut adalah mewujudkan pusat data pemerintah daerah yang terintegrasi. Sebab, selama ini data yang dikelola masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) masih tersebar dan belum sepenuhnya terhubung dalam satu sistem.
Kondisi tersebut berpotensi memunculkan perbedaan informasi antarlembaga. Padahal, ketersediaan data yang akurat dan seragam menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan serta perencanaan pembangunan daerah.
“Kami mendorong agar seluruh data perangkat daerah dapat dihimpun melalui satu sistem terpadu,” jelasnya.
Menurutnya, SKPD sebagai produsen data maupun pihak yang membutuhkan informasi dapat mengaksesnya melalui mekanisme pelayanan yang terpusat di lingkungan Sekretariat Daerah.
Ia juga menekankan perlunya keterlibatan Badan Pusat Statistik (BPS), Bappeda, dan BRIDA dalam proses validasi serta verifikasi. Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan setiap data yang disajikan pemerintah memiliki sumber dan standar yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Ke depan data yang dikeluarkan pemerintah harus satu dan menjadi rujukan bersama,” pungkasnya.
Editor: Erwin
Sekretaris Daerah (Sekda) Kutim, Rizali Hadi mengatakan, pembentukan ULT bukan sekadar menyediakan tempat pelayanan dalam satu lokasi. Lebih jauh, fasilitas tersebut menjadi bagian dari upaya membangun sistem pelayanan yang memiliki standar jelas dan tidak bergantung pada individu maupun pejabat tertentu.
“Pelayanan pemerintahan harus berjalan berdasarkan sistem, regulasi serta standar operasional yang telah ditetapkan,” ujarnya, Selasa (17/11/2026).
Pemanfaatan teknologi informasi juga dinilai penting untuk memangkas alur birokrasi dan mempermudah masyarakat maupun perangkat daerah dalam mengakses layanan.
“Yang kita bangun ini bukan hanya tempat pelayanan tetapi bagaimana sistemnya berjalan,” akunya.
Dengan dukungan layanan digital, standar pelayanan bisa diterapkan secara konsisten sesuai regulasi yang sudah tersedia. Salah satu fokus utama transformasi tersebut adalah mewujudkan pusat data pemerintah daerah yang terintegrasi. Sebab, selama ini data yang dikelola masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) masih tersebar dan belum sepenuhnya terhubung dalam satu sistem.
Kondisi tersebut berpotensi memunculkan perbedaan informasi antarlembaga. Padahal, ketersediaan data yang akurat dan seragam menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan serta perencanaan pembangunan daerah.
“Kami mendorong agar seluruh data perangkat daerah dapat dihimpun melalui satu sistem terpadu,” jelasnya.
Menurutnya, SKPD sebagai produsen data maupun pihak yang membutuhkan informasi dapat mengaksesnya melalui mekanisme pelayanan yang terpusat di lingkungan Sekretariat Daerah.
Ia juga menekankan perlunya keterlibatan Badan Pusat Statistik (BPS), Bappeda, dan BRIDA dalam proses validasi serta verifikasi. Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan setiap data yang disajikan pemerintah memiliki sumber dan standar yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Ke depan data yang dikeluarkan pemerintah harus satu dan menjadi rujukan bersama,” pungkasnya.
Editor: Erwin