Lee Wolosky, Penasehat Clearview mengungkapkan hal ini. Rencana penggunaan alat tersebut mulai terbuka setelah Rusia menginvasi Ukraina dan dilansir dari laman Dailymail.co.uk Rabu (16/3/2022) hari ini, Kepala Eksekutif Clearview Hoan Ton-That mengirim surat ke Kiev menawarkan bantuan, menurut salinan yang dilihat oleh Reuters.
Clearview mengatakan tidak menawarkan teknologi tersebut ke Rusia dan menyebut tindakan mereka ke Ukraina sebagai operasi khusus. Kementerian Pertahanan Ukraina sendiri belum berkomentar terkait hal ini.
Sebelumnya, juru bicara Kementerian Transformasi Digital Ukraina mengatakan sedang mempertimbangkan tawaran dari perusahaan kecerdasan buatan yang berbasis di Amerika Serikat tersebut.
Banyak pebisnis di negara barat berjanji untuk membantu Ukraina, menyediakan perangkat keras internet, alat keamanan siber dan dukungan lainnya.
Pendiri Clearview mengatakan startup mereka memiliki lebih dari dua miliar gambar dari layanan media sosial Rusia VKontakte, dari database lebih dari 10 miliar foto.
“Basis data itu dapat membantu Ukraina mengidentifikasi orang mati dengan lebih mudah daripada mencoba mencocokkan sidik jari dan berfungsi bahkan jika ada kerusakan wajah,” tulis Ton-That.
Penelitian untuk Departemen Energi AS menemukan data dekomposisi mengurangi efektivitas teknologi sementara makalah dari konferensi tahun 2021 menunjukkan hasil yang menjanjikan.
Surat Ton-That juga mengatakan teknologi Clearview dapat digunakan untuk menyatukan kembali para pengungsi yang terpisah dari keluarga mereka, mengidentifikasi operator Rusia dan membantu pemerintah menghilangkan prasangka posting media sosial palsu terkait dengan perang.
“Tujuan pasti dari penggunaan teknologi tersebut oleh kementerian pertahanan Ukraina tidak jelas,” ungkap Ton-That lagi.
Ton-That mengatakan Clearview tidak boleh digunakan sebagai satu-satunya sumber identifikasi dan dia tidak ingin teknologi digunakan untuk melanggar Konvensi Jenewa, yang menciptakan standar hukum untuk perlakuan kemanusiaan selama perang.
Clearview berpendapat pengumpulan datanya mirip dengan cara kerja pencarian Google. Namun, beberapa negara termasuk Inggris dan Australia menganggap praktiknya ilegal.
Editor: Aspian Nur
