Permohonan itu disampaikan karena vaksin bantuan WHO dan yang dibeli dari sejumlah perusahaan farmasi belum tiba. Sikap Israel yang enggan memberikan bantuan vaksin bagi Palestina lantas menuai kecaman. "Israel mengabaikan tugas mereka sebagai pihak penjajah dan melakukan diskriminasi rasial terhadap rakyat Palestina berkenaan dengan penyediaan vaksin," demikian isi pernyataan Kementerian Luar Negeri Palestina.
"Upaya pemerintah Palestina mengupayakan penyediaan vaksin dari berbagai pihak bukan berarti Israel bisa lepas tangan terkait penyediaan vaksin bagi rakyat kami," lanjut pernyataan itu. Persediaan vaksin virus corona di Israel dilaporkan sudah cukup untuk seluruh penduduknya. Sementara pemerintah Palestina baru mau mengikat kesepakatan pembelian vaksin untuk para penduduk di Tepi Barat dan Jalur Gaza.
Sampai saat ini tercatat ada 165.250 kasus infeksi Covid-19 di Palestina. Dari jumlah itu, 1.735 pasien meninggal. Terkait polemik itu, Menteri Kesehatan Israel, Yuli Edelstein, mengatakan pemerintah Palestina harus belajar mengurus rakyatnya sendiri ketimbang mengharapkan bantuan vaksin dari negaranya.
"Saya pikir kami sudah membantu Palestina sejak awal pandemi, termasuk memberikan bantuan peralatan kesehatan, obat-obatan dan saran-saran dari para ahli," kata Edelstein. "Saya pikir tidak ada satupun pihak di Israel, terlepas dari apapun pandangannya, yang bisa membayangkan saya mengambil vaksin jatah rakyat dan memberikannya kepada negara tetangga kami," ujar Edelstein.
Sejumlah lembaga pemantau hak asasi manusia mengkritik kebijakan Israel yang lepas tangan terhadap nasib rakyat Palestina di tengah pandemi. Sebab sampai saat ini mereka belum membantu penyediaan vaksin bagi penduduk Palestina yang tinggal di wilayah Tepi Barat yang dijajah Israel. Selain itu, Israel juga dinilai mengabaikan keselamatan para penduduk Palestina yang ditahan di penjara negara itu, di tengah pandemi.
Menurut data Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), saat ini ada 4.400 penduduk Palestina yang ditahan di penjara Israel, dengan kondisi memprihatinkan. Terkait hal itu, lima lembaga pemantau HAM di Israel melayangkan gugatan di Mahkamah Agung terhadap Menteri Keamanan Masyarakat, Amir Ohana. Karena dia memutuskan tidak akan melakukan vaksinasi terhadap para tahanan dari Palestina. (*)
Editor: Aspian Nur
Berita ini sudah tayang di cnnindonesia.com hari Jumat 15 Januari 2021 dengan judul Israel Tolak Berbagi Vaksin Corona dengan Palestina
