‎Penulis: Julika Hengin ‎ 

‎KORANKALTIM.COM, UJOH BILANG – Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) di bidang kefarmasian masih menjadi tantangan dalam pengelolaan dan distribusi obat di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu). ‎ 

‎Selain harus mengelola stok obat untuk seluruh fasilitas kesehatan, tenaga yang tersedia juga bertanggung jawab melakukan verifikasi permintaan obat dari puskesmas hingga menyusun laporan kepada pemerintah pusat. ‎ ‎

Pejabat Teknis Pelaksana Kegiatan (PPTK) Seksi Kefarmasian Dinkes P2KB Mahulu Sofia Deang Wulun mengatakan, saat ini pelayanan kefarmasian di tingkat kabupaten masih ditangani oleh satu apoteker, satu asisten apoteker, serta petugas gudang farmasi. ‎ ‎

Jumlah tersebut dinilai belum ideal untuk melayani kebutuhan dua rumah sakit dan seluruh puskesmas yang tersebar di Mahulu. ‎ ‎"Kalau untuk kabupaten sebenarnya kebutuhan maksimalnya tiga apoteker. Sekarang satu apoteker menangani kebutuhan satu kabupaten, dua rumah sakit, dan seluruh puskesmas," ujar Sofia. ‎ ‎

Setiap permintaan obat dari fasilitas kesehatan harus melalui proses verifikasi sebelum dilaporkan kembali ke pemerintah pusat. Proses tersebut harus diselesaikan sesuai jadwal pelaporan yang telah ditentukan. ‎ ‎

Kondisi itu membuat tenaga yang tersedia tidak hanya menangani distribusi obat, tetapi juga pekerjaan administrasi dan pelaporan yang cukup besar. ‎ ‎

"Permintaan mereka harus diverifikasi dulu, kemudian kami laporkan lagi ke pusat. Jadi kami juga dikejar tenggat pelaporan. Kalau agak lama melaporkan, biasanya kami yang ditanyakan terlebih dahulu," katanya. ‎ ‎

Dalam kondisi keterbatasan tenaga, sejumlah pekerjaan bahkan harus dibantu oleh pegawai dari bagian lain agar pelayanan tetap berjalan. ‎ ‎

Mulai dari pengelolaan stok, penyiapan permintaan obat, distribusi ke fasilitas kesehatan hingga penyusunan laporan dilakukan secara bersamaan oleh personel yang terbatas. ‎ ‎

"Kami harus mengatur mana yang lebih dulu dikerjakan karena permintaan dari fasilitas kesehatan datang terus. Kadang bagian lain juga ikut membantu supaya pekerjaan bisa selesai," jelas Sofia. ‎ ‎

Selain melayani kebutuhan obat rutin, tenaga kefarmasian juga harus menangani pengelolaan obat-obatan tertentu seperti psikotropika yang memerlukan penanggung jawab sesuai ketentuan. ‎ 

‎Mereka sudah mengusulkan tambahan tenaga kefarmasian melalui kebutuhan formasi aparatur sipil negara (ASN) untuk membantu mengatasi keterbatasan SDM yang selama ini dihadapi. ‎ ‎

Penambahan tenaga menjadi kebutuhan penting agar pelayanan kefarmasian, distribusi obat, serta pelaporan dapat berjalan lebih optimal. ‎ ‎

"Kami sudah mengusulkan kebutuhan tenaga. Harapannya nanti ada formasi yang bisa mengakomodasi kebutuhan tenaga kefarmasian di Mahulu," tutup Sofia. 

Editor: Aspian Nur ‎