Penulis: Julika Hengin
KORANKALTIM.COM, UJOH BILANG – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) mengakui pembelajaran jarak jauh (PJJ) bukan pilihan yang ideal bagi proses belajar siswa.
Namun, kebijakan tersebut tetap diberlakukan karena risiko kesehatan akibat kabut asap dinilai lebih besar dibandingkan dampak yang ditimbulkan terhadap kegiatan belajar mengajar.
Kepala Disdikbud Mahulu, Samson Batang, mengatakan penerapan PJJ dilakukan berdasarkan perkembangan kondisi kualitas udara yang dilaporkan instansi terkait.
Kebijakan tersebut dievaluasi secara berkala dengan melihat kondisi kabut asap yang terjadi di lapangan.
”Kalau pribadi sih kurang setuju juga sering-sering PJJ itu. Karena memang keadaan yang membuat kita harus melaksanakan PJJ atau belajar dari rumah itu, mau tidak mau,” ujarnya, Kamis (24/9/2026).
Menurut Samson, pemerintah daerah berada pada posisi yang tidak mudah. Di satu sisi, kegiatan belajar tatap muka penting untuk menjaga efektivitas pembelajaran.
Namun di sisi lain, kualitas udara yang masuk kategori tidak sehat berpotensi membahayakan kesehatan peserta didik dan tenaga pendidik apabila aktivitas sekolah tetap berjalan normal.
Ia menjelaskan, kebijakan PJJ diberlakukan selama satu minggu dan terus dievaluasi berdasarkan perkembangan kondisi udara.
Jika kualitas udara membaik, sekolah dapat kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka. Sebaliknya, apabila kabut asap masih pekat, kebijakan tersebut dapat diperpanjang.
”Makanya ini diberlakukan satu minggu, satu minggu dilihat perkembangannya,” katanya.
Selama PJJ berlangsung, Disdikbud menyerahkan mekanisme pembelajaran kepada masing-masing sekolah. Guru diminta tetap memberikan materi dan tugas yang dapat dikerjakan siswa dari rumah dengan pendampingan orang tua.
”Yang penting tetap belajar mereka walaupun di rumah, dengan materi-materi yang ditentukan oleh wali kelas masing-masing,” jelasnya.
Terkait kemungkinan penerapan pembelajaran secara daring melalui aplikasi konferensi video seperti Zoom atau Google Meet, Samson menilai hal tersebut belum tentu dapat diterapkan secara merata di seluruh wilayah Mahulu.
Selain keterbatasan jaringan internet di sejumlah kampung, ketersediaan perangkat pendukung seperti telepon pintar juga menjadi pertimbangan.
”Itu tergantung guru kelasnya masing-masing. Apakah nanti efektif kalau secara online. Semuanya nanti apakah mereka ada perangkat juga seperti HP dan sebagainya,” ujarnya.
Menurut Samson, kondisi infrastruktur telekomunikasi yang berbeda-beda antarwilayah menjadi salah satu alasan Disdikbud tidak mewajibkan model pembelajaran daring tertentu selama PJJ berlangsung.
Ia menambahkan, kebijakan belajar dari rumah diberlakukan untuk seluruh satuan pendidikan berdasarkan informasi kualitas udara yang diterima dari sektor kesehatan.
Meski demikian, pihak sekolah tetap diberikan ruang untuk menyesuaikan pelaksanaan di lapangan dengan mempertimbangkan kondisi setempat.
Disdikbud juga menyadari PJJ yang berlangsung terlalu lama berpotensi memengaruhi capaian pembelajaran siswa.
Karena itu, sekolah diminta tetap menjaga proses belajar berjalan melalui pemberian tugas dan pemantauan oleh guru.
”Yang penting bagaimana wali kelas tetap memperhatikan materi pembelajaran yang diberikan kepada anak-anak itu,” tegasnya.
Sementara itu, Samson memastikan para guru tetap menjalankan tugas seperti biasa selama PJJ berlangsung.
Menurutnya, kebijakan tersebut bukan berarti kegiatan pendidikan diliburkan, melainkan hanya memindahkan proses belajar siswa dari sekolah ke rumah.
”Kalau guru-gurunya tetap turun, karena itu kan bukan libur,” tandasnya.
Editor: Erwin
