Penulis: Julika Hengin
‎
‎KORANKALTIM.COM, UJOH BILANG – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) mengakui pembelajaran jarak jauh (PJJ) bukan pilihan yang ideal bagi proses belajar siswa. 
‎
‎Namun, kebijakan tersebut tetap diberlakukan karena risiko kesehatan akibat kabut asap dinilai lebih besar dibandingkan dampak yang ditimbulkan terhadap kegiatan belajar mengajar.
‎
‎Kepala Disdikbud Mahulu, Samson Batang, mengatakan penerapan PJJ dilakukan berdasarkan perkembangan kondisi kualitas udara yang dilaporkan instansi terkait. 
‎Kebijakan tersebut dievaluasi secara berkala dengan melihat kondisi kabut asap yang terjadi di lapangan.
‎
‎”Kalau pribadi sih kurang setuju juga sering-sering PJJ itu. Karena memang keadaan yang membuat kita harus melaksanakan PJJ atau belajar dari rumah itu, mau tidak mau,” ujarnya, Kamis (24/9/2026). 
‎‎Menurut Samson, pemerintah daerah berada pada posisi yang tidak mudah. Di satu sisi, kegiatan belajar tatap muka penting untuk menjaga efektivitas pembelajaran. 
‎
‎Namun di sisi lain, kualitas udara yang masuk kategori tidak sehat berpotensi membahayakan kesehatan peserta didik dan tenaga pendidik apabila aktivitas sekolah tetap berjalan normal.
‎
‎Ia menjelaskan, kebijakan PJJ diberlakukan selama satu minggu dan terus dievaluasi berdasarkan perkembangan kondisi udara. 
‎
‎Jika kualitas udara membaik, sekolah dapat kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka. Sebaliknya, apabila kabut asap masih pekat, kebijakan tersebut dapat diperpanjang.
‎‎”Makanya ini diberlakukan satu minggu, satu minggu dilihat perkembangannya,” katanya.
‎
‎Selama PJJ berlangsung, Disdikbud menyerahkan mekanisme pembelajaran kepada masing-masing sekolah. Guru diminta tetap memberikan materi dan tugas yang dapat dikerjakan siswa dari rumah dengan pendampingan orang tua.
‎‎”Yang penting tetap belajar mereka walaupun di rumah, dengan materi-materi yang ditentukan oleh wali kelas masing-masing,” jelasnya.
‎
‎Terkait kemungkinan penerapan pembelajaran secara daring melalui aplikasi konferensi video seperti Zoom atau Google Meet, Samson menilai hal tersebut belum tentu dapat diterapkan secara merata di seluruh wilayah Mahulu.
‎‎Selain keterbatasan jaringan internet di sejumlah kampung, ketersediaan perangkat pendukung seperti telepon pintar juga menjadi pertimbangan.
‎
‎”Itu tergantung guru kelasnya masing-masing. Apakah nanti efektif kalau secara online. Semuanya nanti apakah mereka ada perangkat juga seperti HP dan sebagainya,” ujarnya.
‎
‎Menurut Samson, kondisi infrastruktur telekomunikasi yang berbeda-beda antarwilayah menjadi salah satu alasan Disdikbud tidak mewajibkan model pembelajaran daring tertentu selama PJJ berlangsung.
‎‎Ia menambahkan, kebijakan belajar dari rumah diberlakukan untuk seluruh satuan pendidikan berdasarkan informasi kualitas udara yang diterima dari sektor kesehatan. 
‎
‎Meski demikian, pihak sekolah tetap diberikan ruang untuk menyesuaikan pelaksanaan di lapangan dengan mempertimbangkan kondisi setempat.
‎‎Disdikbud juga menyadari PJJ yang berlangsung terlalu lama berpotensi memengaruhi capaian pembelajaran siswa. 
‎
‎Karena itu, sekolah diminta tetap menjaga proses belajar berjalan melalui pemberian tugas dan pemantauan oleh guru.
‎”Yang penting bagaimana wali kelas tetap memperhatikan materi pembelajaran yang diberikan kepada anak-anak itu,” tegasnya.
‎
‎Sementara itu, Samson memastikan para guru tetap menjalankan tugas seperti biasa selama PJJ berlangsung. 
‎Menurutnya, kebijakan tersebut bukan berarti kegiatan pendidikan diliburkan, melainkan hanya memindahkan proses belajar siswa dari sekolah ke rumah.
‎
‎”Kalau guru-gurunya tetap turun, karena itu kan bukan libur,” tandasnya.

Editor: Erwin
‎
‎