Kepala OJK Kaltim Made Yoga Sudharma menjelaskan, POJK 48/2020 merupakan kebijakan dalam rangka langkah antisipatif untuk membantu debitur terdampak Covid-19 yang masih memiliki prospek usaha namun memerlukan waktu lebih panjang untuk bisa kembali normal. "Langkah ini juga untuk membantu perbankan dalam menata keuangannya terutama dari sisi mitigasi risiko kredit," kata Made dalam rilis tertulis, Senin (28/12/2020). Sehingga, kata Made POJK 48/2020 dapat dikatakan sebagai sebuah langkah kombinasi, baik dari sisi stimulus maupun sisi prudential (kehati-hatian).
Perbedaan pada POJK 48/2020 adalah pada penambahan substansi yang lebih detail terkait penerapan manajemen risiko yang harus dilakukan oleh bank dalam penerapan perpanjangan restrukturisasi, antara lain kriteria debitur restrukturisasi yang eligible mendapatkan perpanjangan, kecukupan pembentukan cadangan kerugian terhadap debitur- debitur yang dinilai tidak lagi mampu bertahan setelah diberikan restrukturisasi pada tahap pertama pembagian dividen agar mempertimbangkan ketahanan modal atas tambahan CKPN yang harus dibentuk untuk mengantisipasi potensi penurunan kualitas kredit restrukturisas dan, secara regular melakukan stress testing terhadap potensi penurunan kualitas kredit yang direstrukturisasi dan pengaruhnya terhadap kinerja keuangan, khususnya CAR dan likuiditas.
"Sama halnya dengan industri perbankan, di industri keuangan nonbank (IKNB) juga dilakukan
perpanjangan ketentuan relaksasi melalui penerbitan POJK Nomor 58/POJK.05/2020 tentang Perubahan Atas POJK Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank," beber Made.
Latar belakang dan tujuan penyusunan POJK Perubahan POJK 14/2020 adalah, mendorong optimalisasi kinerja lembaga jasa keuangan nonbank, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi, pada masa pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) dan pandemi Covid-19 diproyeksikan masih terus memberikan dampak negatif bagi debitur dan lembaga jasa keuangan nonbank sampai dengan tahun 2022.[]
Penulis/editor : Rusdi
Sumber : Rilis OJK
Kepala OJK Kaltim Made Yoga Sudharma menjelaskan, POJK 48/2020 merupakan kebijakan dalam rangka langkah antisipatif untuk membantu debitur terdampak Covid-19 yang masih memiliki prospek usaha namun memerlukan waktu lebih panjang untuk bisa kembali normal. "Langkah ini juga untuk membantu perbankan dalam menata keuangannya terutama dari sisi mitigasi risiko kredit," kata Made dalam rilis tertulis, Senin (28/12/2020). Sehingga, kata Made POJK 48/2020 dapat dikatakan sebagai sebuah langkah kombinasi, baik dari sisi stimulus maupun sisi prudential (kehati-hatian).
Perbedaan pada POJK 48/2020 adalah pada penambahan substansi yang lebih detail terkait penerapan manajemen risiko yang harus dilakukan oleh bank dalam penerapan perpanjangan restrukturisasi, antara lain kriteria debitur restrukturisasi yang eligible mendapatkan perpanjangan, kecukupan pembentukan cadangan kerugian terhadap debitur- debitur yang dinilai tidak lagi mampu bertahan setelah diberikan restrukturisasi pada tahap pertama pembagian dividen agar mempertimbangkan ketahanan modal atas tambahan CKPN yang harus dibentuk untuk mengantisipasi potensi penurunan kualitas kredit restrukturisas dan, secara regular melakukan stress testing terhadap potensi penurunan kualitas kredit yang direstrukturisasi dan pengaruhnya terhadap kinerja keuangan, khususnya CAR dan likuiditas.
"Sama halnya dengan industri perbankan, di industri keuangan nonbank (IKNB) juga dilakukan
perpanjangan ketentuan relaksasi melalui penerbitan POJK Nomor 58/POJK.05/2020 tentang Perubahan Atas POJK Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank," beber Made.
Latar belakang dan tujuan penyusunan POJK Perubahan POJK 14/2020 adalah, mendorong optimalisasi kinerja lembaga jasa keuangan nonbank, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi, pada masa pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) dan pandemi Covid-19 diproyeksikan masih terus memberikan dampak negatif bagi debitur dan lembaga jasa keuangan nonbank sampai dengan tahun 2022.[]
Penulis/editor : Rusdi
Sumber : Rilis OJK