2 menit baca681 kali dibaca
KORANKALTIM.COM, TANJUNG REDEB - Di tengah kondisi harga batu bara yang belum menunjukkan perbaikan di pasar dunia, dan masih berkutat dari USD 55 per ton, beberapa perusahaan di Bumi Batiwakkal -sebutan Berau- telah banyak melakukan efisiensi dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ratusan buruhnya.
Era kenormalan baru akibat adanya Covid-19, bukan menjadi penyebab utama terjadinya pengurangan tenaga kerja.
Namun, ada beberapa hal lain yang mengakibatkan PHK tak terelakkan.
Selain itu di tengah kondisi bisnis batu bara yang semakin tertekan, ada rencana pemangkasan impor batu bara India dari Kalimantan Timur (Kaltim) secara besar-besaran pada tahun 2023. Ini bakal menambah ancaman terhadap nasib buruh di sektor pertambangan.
Corporate Communication Manager PT Berau Coal, Arif Hardianto mengakui bahwa bisnis batu bara saat ini penuh dengan tekanan.
“Kami merespon situasi ini dengan menurunkan volume produksi serta ancaman terbesarnya yakni PHK bakalan dilakukan. Hal ini mengingat efisiensi perusahaan terhadap pendapatan,”ungkap Arif.
Kepala Bidang Hubungan Industrialisasi (HI) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Berau, Juli Mahendra mengatakan, bila PHK bakal terus-menerus dilakukan oleh korporasi, dia meminta agar memperhatikan hak-hak buruh di lapangan.
Sebab, PHK sendiri memiliki beberapa mekanisme yang salah satunya yakni masalah kesejahteraan buruh melalui pesangon dan gaji.
“Iya yang paling utama gaji atau pesangon harus diselesaikan terlebih dahulu, hal ini agar tidak terjadi permasalahan antar buruh dan perusahaan di kemudian hari,” ungkapnya, Jumat (24/7/2020).
Kemudian terhadap hak buruh yang menolak dirumahkan, lantaran adanya beberapa alasan, maka mediasi dapat dilakukan pihak Disnakertrans.
Hal itu sesuai dengan ketentuan peraturan UU Nomor 2/2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
“Mereka bisa mengajukannya hingga ke Mahkamah Agung,” terangnya.
Namun demikian, sebelum proses PHK berlangsung, dirinya berharap agar korporasi tambang di Bumi Batiwakkal dapat mempertimbangkan melalui efisiensi perusahaan.
“Hal itu dapat dilakukan dengan merampingkan gaji atasan sekelas manajer dan lainnya, kemudian mengurangi jam kerja buruh,” ungkapnya.
“Namun bila hal tersebut tidak mencukupi, dan PHK menjadi satu-satunya solusi pihak korporasi, maka kembali lagi, hak gaji normatif buruh tentu harus diutamakan, tutupnya.
Penulis: */Indra
Editor: M. Huldi
* Berita/artikel ini sudah terbit di Koran Kaltim edisi cetak tanggal 25 Juli 2020
Copyright © 2007 - 2026 Korankaltim.com | All Rights Reserved.
6 kali dibaca
Pusat gempa berada di laut 111 km tenggara Selayar
01 Okt 2026, 21:20:00 WIB • Kedalaman 10 km
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Sumber: BMKG
Jumat, 2 Oktober 2026
Prakiraan cuaca Samarinda belum tersedia.
Subuh
04.43
Dzuhur
12.04
Ashar
15.09
Maghrib
18.08
Isya
19.16
Sumber: BMKG (cuaca) dan MyQuran (jadwal sholat).
