Perusahaan Wajib Bayar THR Kepada Karyawannya

SANGATTA – Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kutim mengingatkan terhadap seluruh perusahaan yang beroperasi di Kutim agar membayar Tunjangan Hari Raya (THR) kepada karyawa selambat lambatnya 7 hari sebelum hari raya.

“Kami ingatkan agar para pengusaha membayar THR karyawan. Termasuk karyawan yang baru bekerja selama satu bulan secara proporsional,” kata Kepala Kutim Disnaker Fathul Halim.

Sesuai dengan Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, THR adalah pendapatan non upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja setiap menjelang Hari Raya Idul Fitri. 

Dilanjutkannya, dalam aturan sebelumnya dinyatakan pembagian THR diberikan kepada pekerja dengan masa kerja minimal 3 bulan. Namun sekarang pekerja dengan masa kerja minimal 1 bulan pun berhak mendapat THR.

Kewajiban pembayaran THR bagi karyawan baru itu tidak hanya berlaku bagi karyawan berstatus karyawan tetap saja, namun juga untuk karyawan yang bekerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) maupun perjanjian kerja waktu tertentu. 

“Pembayaran THR sudah diatur, misalnya bagi pekerja sudah bekerja diatas satu tahun wajib diberikan THR satu bulan penuh gaji. Kemudian kalau karyawan bekerja dibawah satu tahun THR diberikan secara proporsional. Misalkan sudah bekerja lima bulan, maka 5/12 kali besaran gaji dan wajib dibayar selambat-lambatnya 7 hari sebelum Hari Raya Keagamaan,” kata Fathul.

Fathul pun mengingatkan agar perusahaan mematuhi aturan walaupun sekarang ini kondisi perekonomin belum stabil dan berdampak kepada aktifitas perusahaan. “Kita berharap perusahaan  dapat memahami. Begitu juga dalam teknis pembayarannya. Semua diatur dalam Permenaker,” paparnya. 

Bagi perusahaan yang terlambat atau menunda pembayaran THR kepada karyawannya, maka perusahaan tersebut dikenakan denda sebesar 5 persen dari  total  THR yang harus dibayar, sejak berakhirnya batas waktu kewajiban pengusaha untuk membayar.

Pengenaan denda tidak menghilangkan kewajiban perusahaan untuk tetap membayar THR kepada pekerja/buruh. “Selain itu, perusahaan/pengusaha yang tidak membayar THR juga akan dikenai sanksi administratif, seperti teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, ataupun pembekuan kegiatan usaha,” pungkas Fathul. (yul1116)