“Timses paslon harus melaporkan akun resminya jika ingin kampanye di medsos, dan juga website yang digunakan untuk kampanye,” kata Komisioner KPU Kaltim, Syamsul Hadi, Kamis (25/1) kemarin.
Pendaftaran akun paslon tersebut kata dia harus didaftarkan kepada KPU Kaltim paling lambat sehari sebelum masa kampanye. Sesuai jadwal masa kampanye akan dimulai pada 15 Februari 2018.
“Sebelum masuk kampanye Semua akun paslon, akun resmi pemenangan jika ada, sampai akun relawan mereka. Nanti ada formulir yang akan kami siapkan,” tuturnya.
Jika para paslon menyerahkan akun medsosnya, KPU Kaltim akan menyerahkan akun medsos tersebut ke Bawaslu Kaltim untuk dilakukan pengawasan.
Berdasarkan PKPU No 4 Tahun 2017 tentang kampanye pilkada, disebutkan dalam pasal 47 ayat (4) bahwa pendaftaran media sosial menggunakan formulir model BC4-KWK untuk disampaikan kepada KPU Provinsi/ Bawaslu/Kepolisian. Dalam pasal 48 disebutkan, materi kampanye di media sosial berupa tulisan, suara, gambar dan sejenisnya.
“Nanti akan diawasi oleh Bawaslu dan kepolisian. Pelaporan akun resmi tersebut agar lebih mudah diawasi. Jangan sampai berkampanye lewat medsos menyebarkan isu SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar golongan) atau negatif lainnya,” pungkasnya. (sab)
“Timses paslon harus melaporkan akun resminya jika ingin kampanye di medsos, dan juga website yang digunakan untuk kampanye,” kata Komisioner KPU Kaltim, Syamsul Hadi, Kamis (25/1) kemarin.
Pendaftaran akun paslon tersebut kata dia harus didaftarkan kepada KPU Kaltim paling lambat sehari sebelum masa kampanye. Sesuai jadwal masa kampanye akan dimulai pada 15 Februari 2018.
“Sebelum masuk kampanye Semua akun paslon, akun resmi pemenangan jika ada, sampai akun relawan mereka. Nanti ada formulir yang akan kami siapkan,” tuturnya.
Jika para paslon menyerahkan akun medsosnya, KPU Kaltim akan menyerahkan akun medsos tersebut ke Bawaslu Kaltim untuk dilakukan pengawasan.
Berdasarkan PKPU No 4 Tahun 2017 tentang kampanye pilkada, disebutkan dalam pasal 47 ayat (4) bahwa pendaftaran media sosial menggunakan formulir model BC4-KWK untuk disampaikan kepada KPU Provinsi/ Bawaslu/Kepolisian. Dalam pasal 48 disebutkan, materi kampanye di media sosial berupa tulisan, suara, gambar dan sejenisnya.
“Nanti akan diawasi oleh Bawaslu dan kepolisian. Pelaporan akun resmi tersebut agar lebih mudah diawasi. Jangan sampai berkampanye lewat medsos menyebarkan isu SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar golongan) atau negatif lainnya,” pungkasnya. (sab)