Penulis: Indri

KORANKALTIM.COM, TANJUNG REDEB – Struktur anggaran Kabupaten Berau mengalami perubahan signifikan dalam Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026. Pendapatan daerah ditetapkan naik hampir Rp950 miliar dibandingkan APBD murni 2026.

Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Berau dan DPRD Berau dalam rapat paripurna di Ruang Rapat Gabungan Kantor DPRD Berau, Selasa (29/9/2026) malam.

Rapat dipimpin Wakil Ketua I DPRD Berau Subroto dan dihadiri Bupati Berau Sri Juniarsih Mas, Wakil Ketua II DPRD Berau Sumadi, jajaran anggota DPRD serta kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Berau.

Dalam penyampaian Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, pendapatan daerah pada perubahan KUA dan PPAS 2026 ditetapkan sebesar Rp3,674 triliun. Angka tersebut bertambah Rp949,557 miliar dari APBD murni 2026 yang sebelumnya sebesar Rp2,724 triliun.

Sementara itu, belanja daerah ditetapkan mencapai Rp3,946 triliun atau bertambah Rp533,829 miliar dari APBD murni sebesar Rp3,412 triliun.

Adapun pembiayaan daerah ditetapkan sebesar Rp272,644 miliar. Nilai tersebut turun Rp415,728 miliar dibandingkan APBD murni 2026 yang mencapai Rp688,372 miliar.

Perubahan tersebut menjadi bagian dari penyesuaian kebijakan fiskal daerah sekaligus upaya pemerintah memastikan program pembangunan tetap berjalan di tengah kondisi fiskal yang terbatas.

Sri Juniarsih mengatakan pemerintah daerah akan tetap mengutamakan program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

“Program pro-rakyat harus kita kedepankan,” ujarnya.

Dalam rancangan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan pada APBD 2026 akan disempurnakan melalui perubahan APBD. Penyesuaian tersebut diharapkan tetap menjaga keberlanjutan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Namun, pemerintah daerah juga menghadapi tantangan dari sisi waktu. Setelah perubahan APBD ditetapkan, pelaksanaan program dan kegiatan hanya memiliki waktu terbatas hingga penghujung tahun anggaran 2026.

“Kami sangat berharap dukungan dari seluruh anggota DPRD Kabupaten Berau,” katanya.

Pemerintah daerah berharap dukungan DPRD dapat mempercepat proses pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disepakati. Dengan demikian, tambahan anggaran dalam perubahan APBD tidak berhenti pada penetapan angka, tetapi dapat segera diterjemahkan menjadi kegiatan yang memberikan manfaat bagi masyarakat Berau.

“Kita ingin setiap kebijakan anggaran yang disepakati dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkasnya. 

Editor: Erwin