Upaya tersebut dilakukan Bupati Berau Sri Juniarsih Mas melalui audiensi dengan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamenperkim) RI Fahri Hamzah di Gedung ATR/BPN, Jakarta Selatan, Rabu (23/9/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Sri Juniarsih didampingi Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Berau Mulyadi. Pemkab Berau menyampaikan kondisi sektor perumahan sekaligus kebutuhan pembangunan dan peningkatan kualitas rumah masyarakat.
Sri Juniarsih mengatakan, penyediaan hunian yang layak merupakan bagian dari pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Namun, pemerintah daerah menghadapi tantangan dalam menangani seluruh kebutuhan tersebut, terutama dengan karakteristik wilayah Berau yang luas.
Karena itu, dukungan pemerintah pusat dinilai diperlukan untuk memperluas jangkauan program perumahan dan kawasan permukiman di daerah.
“Hunian layak merupakan bagian dari kebutuhan dasar masyarakat,” ungkapnya.
Selain pembangunan rumah, Pemkab Berau turut menyampaikan kebutuhan pengembangan kawasan permukiman. Langkah tersebut dinilai penting agar penanganan sektor perumahan tidak hanya berfokus pada penyediaan bangunan rumah, tetapi juga memperhatikan kualitas kawasan tempat masyarakat bermukim.
Sri Juniarsih berharap komunikasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat berlanjut dalam bentuk dukungan terhadap program yang dibutuhkan masyarakat Berau.
Menurutnya, kolaborasi pemerintah daerah dan pemerintah pusat menjadi salah satu kunci untuk mempercepat penanganan kebutuhan perumahan, khususnya bagi masyarakat yang belum mendapatkan hunian layak.
Pemkab Berau pun memastikan ruang kerja sama akan terus dibuka untuk mendorong pembangunan perumahan dan kawasan permukiman secara lebih optimal.
“Harapan kita tentunya apa yang menjadi kebutuhan masyarakat bisa mendapatkan perhatian dan dukungan,” pintanya.
Editor: Erwin
Upaya tersebut dilakukan Bupati Berau Sri Juniarsih Mas melalui audiensi dengan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamenperkim) RI Fahri Hamzah di Gedung ATR/BPN, Jakarta Selatan, Rabu (23/9/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Sri Juniarsih didampingi Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Berau Mulyadi. Pemkab Berau menyampaikan kondisi sektor perumahan sekaligus kebutuhan pembangunan dan peningkatan kualitas rumah masyarakat.
Sri Juniarsih mengatakan, penyediaan hunian yang layak merupakan bagian dari pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Namun, pemerintah daerah menghadapi tantangan dalam menangani seluruh kebutuhan tersebut, terutama dengan karakteristik wilayah Berau yang luas.
Karena itu, dukungan pemerintah pusat dinilai diperlukan untuk memperluas jangkauan program perumahan dan kawasan permukiman di daerah.
“Hunian layak merupakan bagian dari kebutuhan dasar masyarakat,” ungkapnya.
Selain pembangunan rumah, Pemkab Berau turut menyampaikan kebutuhan pengembangan kawasan permukiman. Langkah tersebut dinilai penting agar penanganan sektor perumahan tidak hanya berfokus pada penyediaan bangunan rumah, tetapi juga memperhatikan kualitas kawasan tempat masyarakat bermukim.
Sri Juniarsih berharap komunikasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat berlanjut dalam bentuk dukungan terhadap program yang dibutuhkan masyarakat Berau.
Menurutnya, kolaborasi pemerintah daerah dan pemerintah pusat menjadi salah satu kunci untuk mempercepat penanganan kebutuhan perumahan, khususnya bagi masyarakat yang belum mendapatkan hunian layak.
Pemkab Berau pun memastikan ruang kerja sama akan terus dibuka untuk mendorong pembangunan perumahan dan kawasan permukiman secara lebih optimal.
“Harapan kita tentunya apa yang menjadi kebutuhan masyarakat bisa mendapatkan perhatian dan dukungan,” pintanya.
Editor: Erwin