Penulis: Indri

KORANKALTIM.COM, TANJUNG REDEB - Antrean kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kabupaten Berau masih menjadi perhatian pemerintah daerah. 

Kondisi tersebut kembali ditinjau langsung Wakil Bupati Berau Gamalis bersama Ketua DPRD Berau Dedy Okto Nooryanto dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di kawasan Sambaliung, Rabu (23/9/2026).

Peninjauan dilakukan untuk memetakan persoalan yang membuat antrean tetap terjadi, meski pemerintah menyebut ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) dalam kondisi relatif aman.

Gamalis mengatakan, evaluasi tidak hanya diarahkan pada ketersediaan stok, tetapi juga pola distribusi dan sistem pelayanan di tingkat SPBU.

“Ini menjadi perhatian bagi kita semua untuk kembali melihat apa masalahnya,” ujar Gamalis.

Dari sisi pasokan, Berau kini mendapat tambahan sumber pengiriman dari MPT Tarakan. Sebelumnya, pasokan BBM lebih banyak berasal dari Balikpapan.

Untuk Pertalite, stok yang tersedia sekitar 2.700 kiloliter. Sementara penyaluran di wilayah Tanjung Redeb dalam tiga hari terakhir berada pada kisaran 100–116 kiloliter per hari. Adapun penyaluran Pertamax rata-rata sekitar 70 kiloliter per hari.

“Untuk stok Pertalite dan Pertamax, terutama saat ini, alhamdulillah masih oke,” katanya.

Sementara itu, stok Solar tercatat sekitar 3.700 kiloliter. Persediaan tersebut diperkirakan masih mencukupi kebutuhan hingga kedatangan kapal berikutnya yang dijadwalkan sekitar 27 September. Secara keseluruhan, distribusi Pertalite untuk wilayah Berau berada pada kisaran 180–200 kiloliter per hari.

Informasi tersebut dinilai penting untuk disampaikan kepada masyarakat agar antrean tidak dipersepsikan sebagai tanda kelangkaan stok. Namun, pemerintah daerah mengakui antrean tetap membutuhkan penanganan.

Gamalis menilai salah satu titik penting berada pada manajemen pelayanan SPBU. Pengawasan penggunaan barcode dan transaksi kendaraan juga akan dievaluasi untuk memastikan distribusi berjalan sesuai ketentuan.

“Ujung tombaknya ada di operator. Ini persoalan manajemen,” jelasnya.

Pengawasan distribusi juga didukung sistem digital dan kamera pengawas. Pertamina dapat memantau transaksi, mulai dari nomor kendaraan, waktu pengisian hingga kesesuaian data yang dimasukkan operator. CCTV SPBU turut digunakan untuk mengawasi proses pelayanan.

Pemkab Berau juga membuka kemungkinan penyesuaian kebijakan pembelian BBM. Setelah sebelumnya batas pembelian ditetapkan 25 liter, kini pembelian kembali menjadi 40 liter. Pemerintah masih mengkaji dampaknya terhadap antrean, termasuk opsi sistem ganjil-genap berdasarkan nomor kendaraan.

“Berbagai usaha kita coba rumuskan. Kita mencoba apakah ganjil-genap atau ada kebijakan lain,” ujarnya.

Hasil peninjauan akan menjadi bahan pembahasan bersama Pemkab Berau, DPRD, Forkopimda, Pertamina, dan pengelola SPBU. Evaluasi diarahkan untuk menemukan pola pelayanan yang dapat mengurangi antrean tanpa mengganggu distribusi BBM kepada masyarakat.

“Kita tidak ingin masyarakat dengan adanya antrean ini menjadi susah. Kita mencoba terus mencari jalan keluar,” tandasnya. 

Editor: Erwin