Anggota Komisi II DPRD Balikpapan Taufiq Qul Rahman menekankan, sidak yang belangsung hingga dinihari ini merupakan yang kedua.
Pada razia hari pertama, timnya menemukan satu usaha biliar yang tak taat bayar pajak.
"Kemudian di hari ke dua ini tim menemukan tiga pengelola usaha biliar menunggak pembayaran pajak hingga tujuh bulan," ungkap Taufiq.
Politisi dari Fraksi partai PKB ini menyebut, ketiga pengelola tersebut langsung diberikan surat pemanggilan resmi untuk segera menyelesaikan kewajiban pajaknya. Selain itu, pada pintu masuk juga dilabeli stiker berwarna merah yang bertuliskan tempat usaha ini belum memenuhi kewajiban pajak daerah yang merujuk pada Perda nomor 4 tahun 2025 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
"Stiker ini sebagai peringatan dan juga edukasi," tegasnya.
Selain itu para pengelola yang terjaring sidak diwajibkan menghadap BPPDRD hari Senin (23/11/2026) lusa untuk melunasi tunggakan mereka. Jika panggilan pertama tersebut tidak diindahkan, tim gabungan akan melayangkan surat teguran susulan kedua. Langkah ini diharapkan bisa memicu kesadaran pelaku usaha tanpa langsung mematikan aktivitas bisnis mereka di tengah kondisi ekonomi yang menantang.
"Kami sudah berkomitmen untuk mengingatkan kalau lokasi tempat usaha ini belum membayar pajak. Ya, namanya juga orang berusaha, kadang-kadang kondisi ekonomi Balikpapan juga lagi tidak baik-baik saja, tentu kamu masih memberikan toleransi yang baik," katanya.
Dari sekitar 39 tempat biliar yang terdata, sebagian masih beroperasi aktif dengan omzet harian cukup tinggi, meski ada pula yang mulai lesu akibat ketatnya persaingan usaha.
"Dalam pemeriksaan di lapangan, tim menemukan rata-rata omzet tempat biliar yang disidak mencapai Rp7 Juta hingga Rp10 Juta per malam," sebut Taufiq.
Di sisi lain, banyak pengelola masih keliru menerapkan sistem pencatatan tagihan atau billing kepada pengunjung. Bila meruju Perda dan Perwali, pengelola wajib memisahkan tagihan antara makanan dan minuman dengan jasa permainan biliar, yang masing-masing dikenai Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebesar 10 persen.
"Seharusnya bil atau nota pembayaran untuk makan minum tersendiri dengan PBJT-nya 10 persen, bil bola ketangkasan olahraga biliar ini 10 persen. Itu harus dipisah. Ini kebanyakan dijadikan satu, sehingga permasalahan pajak 10 persennya itu global jadinya," tutup Taufik.
Editor: Aspian Nur
Anggota Komisi II DPRD Balikpapan Taufiq Qul Rahman menekankan, sidak yang belangsung hingga dinihari ini merupakan yang kedua.
Pada razia hari pertama, timnya menemukan satu usaha biliar yang tak taat bayar pajak.
"Kemudian di hari ke dua ini tim menemukan tiga pengelola usaha biliar menunggak pembayaran pajak hingga tujuh bulan," ungkap Taufiq.
Politisi dari Fraksi partai PKB ini menyebut, ketiga pengelola tersebut langsung diberikan surat pemanggilan resmi untuk segera menyelesaikan kewajiban pajaknya. Selain itu, pada pintu masuk juga dilabeli stiker berwarna merah yang bertuliskan tempat usaha ini belum memenuhi kewajiban pajak daerah yang merujuk pada Perda nomor 4 tahun 2025 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
"Stiker ini sebagai peringatan dan juga edukasi," tegasnya.
Selain itu para pengelola yang terjaring sidak diwajibkan menghadap BPPDRD hari Senin (23/11/2026) lusa untuk melunasi tunggakan mereka. Jika panggilan pertama tersebut tidak diindahkan, tim gabungan akan melayangkan surat teguran susulan kedua. Langkah ini diharapkan bisa memicu kesadaran pelaku usaha tanpa langsung mematikan aktivitas bisnis mereka di tengah kondisi ekonomi yang menantang.
"Kami sudah berkomitmen untuk mengingatkan kalau lokasi tempat usaha ini belum membayar pajak. Ya, namanya juga orang berusaha, kadang-kadang kondisi ekonomi Balikpapan juga lagi tidak baik-baik saja, tentu kamu masih memberikan toleransi yang baik," katanya.
Dari sekitar 39 tempat biliar yang terdata, sebagian masih beroperasi aktif dengan omzet harian cukup tinggi, meski ada pula yang mulai lesu akibat ketatnya persaingan usaha.
"Dalam pemeriksaan di lapangan, tim menemukan rata-rata omzet tempat biliar yang disidak mencapai Rp7 Juta hingga Rp10 Juta per malam," sebut Taufiq.
Di sisi lain, banyak pengelola masih keliru menerapkan sistem pencatatan tagihan atau billing kepada pengunjung. Bila meruju Perda dan Perwali, pengelola wajib memisahkan tagihan antara makanan dan minuman dengan jasa permainan biliar, yang masing-masing dikenai Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebesar 10 persen.
"Seharusnya bil atau nota pembayaran untuk makan minum tersendiri dengan PBJT-nya 10 persen, bil bola ketangkasan olahraga biliar ini 10 persen. Itu harus dipisah. Ini kebanyakan dijadikan satu, sehingga permasalahan pajak 10 persennya itu global jadinya," tutup Taufik.
Editor: Aspian Nur