Pusat fasilitasi penanaman modal ini diresmikan langsung oleh Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu yang diwakili oleh Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Edy Junaidi Harahap, Selasa (17/11/2026).
“Ini menjadi langkah taktis pemerintah pusat bersama daerah guna mengurai berbagai kendala perizinan di lapangan sekaligus mendongkrak capaian realisasi investasi di Kaltim (Kaltim),” ungkapnya.
Edy menyebutkan, peresmian kepanjangan tanganan Kementrian Investasi dan Hilirisasi di Balikpapan ini menjadi yang ke enam secara nasional, sebelumnya juga telah diresmikan di Batam, Bali, Medan, Semarang, serta di Makassar.
Pemilihan Kota Minyak sebagai simpul pelayanan desk investasi ini bukan tanpa sebab. Menurut Edy, posisi strategis Balikpapan sebagai episentrum pertumbuhan ekonomi di Pulau Kalimantan menjadikannya magnet utama bagi para pemodal. Lebih lagi, sekitar 30 persen realisasi investasi di Kaltim berasal dari Balikpapan, sementara Kaltim sendiri menyumbang hampir 50 persen dari total realisasi investasi di seluruh Pulau Kalimantan.
“Aksesibilitas di Balikpapan ini sangat mudah, dekat dengan IKN juga. Jadi memudahkan investor-investor yang ingin berkonsultasi maupun mengawal kelanjutan proyek mereka,” jelasnya.
Edy mengemukakan, pembentukan desk ini dirancang khusus untuk mengatasi sumbatan (bottleneck) yang kerap menghambat realisasi investasi, terutama di kawasan industri maupun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Meski berlokasi di Kota Minyak, cakupan kerja Desk Investasi ini menjangkau seluruh kabupaten dan kota di Kaltim.
“Jadi Desk Investasi Kaltim ini bukan hanya untuk wilayah kerja di Balikpapan, tetapi seluruh Provinsi Kalimantan Timur. Nanti kawan-kawan ini akan bersama-sama dengan DPMPTSP provinsi dan kabupaten/kota melakukan pendataan serta memfasilitasi kendala-kendala perizinan yang ada di daerah,” ujar Edy.
Langkah percepatan ini dinilai mendesak mengingat capaian investasi Kaltim saat ini masih membutuhkan dorongan ekstra menjelang tutup tahun. Dari target realisasi investasi Kaltim yang dipatok sebesar Rp90 triliun, hingga kini capaiannya baru menyentuh angka di kisaran Rp53 triliun.
Pemilihan Balikpapan sebagai pusat layanan pun bukan tanpa alasan. Dalam kesempatan yang sama, Edy turut menyoroti terobosan kepastian perizinan berusaha yang diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025, khususnya penerapan skema fiktif positif (fictive positive). Melalui mekanisme ini, setiap permohonan izin memiliki batas waktu layanan atau Service Level Agreement (SLA) yang mengikat.
Ia mencontohkan pengurusan perizinan hotel yang memiliki tenggat waktu layanan maksimal 28 hari. Apabila hingga batas waktu tersebut instansi teknis terkait di daerah belum memberikan respons atau persetujuan, maka sistem Online Single Submission (OSS) secara otomatis akan menerbitkan izin tersebut.
“Ini adalah bentuk garansi negara untuk memberikan kepastian kepada pelaku usaha. Jadi tidak ada lagi cerita izin menggantung tanpa kejelasan,” tegasnya.
Selain persoalan perizinan, Edy juga mengingatkan pentingnya keterlibatan instansi pertanahan dalam perencanaan investasi sejak awal. Menurutnya, ketersediaan lahan yang clean and clear merupakan kunci utama agar komitmen investasi yang masuk benar-benar bisa dieksekusi di lapangan, bukan sekadar catatan di atas kertas.
“Saya menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Kaltim, Pak Gubernur beserta jajaran, serta Pemerintah Kota Balikpapan yang sudah memberikan dukungan penuh sejak proses persiapan hingga peresmian hari ini. Target nasional itu adalah kerja bersama, sehingga sinergi antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota mutlak diperlukan,” pungkasnya.
Editor: Erwin
Pusat fasilitasi penanaman modal ini diresmikan langsung oleh Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu yang diwakili oleh Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Edy Junaidi Harahap, Selasa (17/11/2026).
“Ini menjadi langkah taktis pemerintah pusat bersama daerah guna mengurai berbagai kendala perizinan di lapangan sekaligus mendongkrak capaian realisasi investasi di Kaltim (Kaltim),” ungkapnya.
Edy menyebutkan, peresmian kepanjangan tanganan Kementrian Investasi dan Hilirisasi di Balikpapan ini menjadi yang ke enam secara nasional, sebelumnya juga telah diresmikan di Batam, Bali, Medan, Semarang, serta di Makassar.
Pemilihan Kota Minyak sebagai simpul pelayanan desk investasi ini bukan tanpa sebab. Menurut Edy, posisi strategis Balikpapan sebagai episentrum pertumbuhan ekonomi di Pulau Kalimantan menjadikannya magnet utama bagi para pemodal. Lebih lagi, sekitar 30 persen realisasi investasi di Kaltim berasal dari Balikpapan, sementara Kaltim sendiri menyumbang hampir 50 persen dari total realisasi investasi di seluruh Pulau Kalimantan.
“Aksesibilitas di Balikpapan ini sangat mudah, dekat dengan IKN juga. Jadi memudahkan investor-investor yang ingin berkonsultasi maupun mengawal kelanjutan proyek mereka,” jelasnya.
Edy mengemukakan, pembentukan desk ini dirancang khusus untuk mengatasi sumbatan (bottleneck) yang kerap menghambat realisasi investasi, terutama di kawasan industri maupun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Meski berlokasi di Kota Minyak, cakupan kerja Desk Investasi ini menjangkau seluruh kabupaten dan kota di Kaltim.
“Jadi Desk Investasi Kaltim ini bukan hanya untuk wilayah kerja di Balikpapan, tetapi seluruh Provinsi Kalimantan Timur. Nanti kawan-kawan ini akan bersama-sama dengan DPMPTSP provinsi dan kabupaten/kota melakukan pendataan serta memfasilitasi kendala-kendala perizinan yang ada di daerah,” ujar Edy.
Langkah percepatan ini dinilai mendesak mengingat capaian investasi Kaltim saat ini masih membutuhkan dorongan ekstra menjelang tutup tahun. Dari target realisasi investasi Kaltim yang dipatok sebesar Rp90 triliun, hingga kini capaiannya baru menyentuh angka di kisaran Rp53 triliun.