Kehadiran kepala OPD sangat penting terutama dalam agenda pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2027. Sebab, pembahasan anggaran membutuhkan keterlibatan bersama antara DPRD dan Pemerintah Kota Balikpapan. Alwi menyayangkan masih banyak kepala OPD yang tidak hadir secara langsung dan hanya mengutus sekretaris atau perwakilan untuk mengikuti rapat paripurna tersebut.
“Ini bukan pertama kalinya saya mencermati hal seperti ini. Padahal, pembahasan anggaran bukan hanya menjadi tanggung jawab DPRD, tetapi juga harus melibatkan pemerintah kota, khususnya kepala dinas atau OPD terkait,” kata Alwi kepada Korankaltim.com .
Kepala OPD semestinya dapat meluangkan waktu untuk menghadiri rapat paripurna, terlebih jika agenda yang dibahas berkaitan langsung dengan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.
DPRD Balikpapan memahami apabila terdapat kepala OPD yang benar-benar berhalangan hadir karena alasan tertentu. Namun ketidakhadiran yang terus-menerus dengan hanya mengandalkan perwakilan perlu menjadi perhatian. “Kami berharap pada paripurna berikutnya teman-teman OPD bisa hadir. Minimal 80 persen, karena ini menyangkut pembahasan anggaran yang harus kita bahas bersama,” tegasnya.
Terkait langkah yang dapat dilakukan DPRD, Alwi menyebut pihaknya sejauh ini hanya bisa memberikan teguran serta masukan kepada pemerintah kota. DPRD juga akan menyampaikan persoalan tersebut kepada Wali Kota Balikpapan agar dapat menjadi perhatian dan ditindaklanjuti. Teguran langsung dari wali kota dinilai lebih tepat untuk mendorong kedisiplinan kepala OPD dalam menghadiri agenda resmi DPRD. "Kami berharap seluruh perangkat daerah dapat meningkatkan komitmen dan koordinasi dengan legislatif, sehingga pembahasan kebijakan dan anggaran daerah dapat berjalan lebih optimal," tutup Alwi.
Editor: Aspian Nur
Kehadiran kepala OPD sangat penting terutama dalam agenda pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2027. Sebab, pembahasan anggaran membutuhkan keterlibatan bersama antara DPRD dan Pemerintah Kota Balikpapan. Alwi menyayangkan masih banyak kepala OPD yang tidak hadir secara langsung dan hanya mengutus sekretaris atau perwakilan untuk mengikuti rapat paripurna tersebut.
“Ini bukan pertama kalinya saya mencermati hal seperti ini. Padahal, pembahasan anggaran bukan hanya menjadi tanggung jawab DPRD, tetapi juga harus melibatkan pemerintah kota, khususnya kepala dinas atau OPD terkait,” kata Alwi kepada Korankaltim.com .
Kepala OPD semestinya dapat meluangkan waktu untuk menghadiri rapat paripurna, terlebih jika agenda yang dibahas berkaitan langsung dengan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.
DPRD Balikpapan memahami apabila terdapat kepala OPD yang benar-benar berhalangan hadir karena alasan tertentu. Namun ketidakhadiran yang terus-menerus dengan hanya mengandalkan perwakilan perlu menjadi perhatian. “Kami berharap pada paripurna berikutnya teman-teman OPD bisa hadir. Minimal 80 persen, karena ini menyangkut pembahasan anggaran yang harus kita bahas bersama,” tegasnya.
Terkait langkah yang dapat dilakukan DPRD, Alwi menyebut pihaknya sejauh ini hanya bisa memberikan teguran serta masukan kepada pemerintah kota. DPRD juga akan menyampaikan persoalan tersebut kepada Wali Kota Balikpapan agar dapat menjadi perhatian dan ditindaklanjuti. Teguran langsung dari wali kota dinilai lebih tepat untuk mendorong kedisiplinan kepala OPD dalam menghadiri agenda resmi DPRD. "Kami berharap seluruh perangkat daerah dapat meningkatkan komitmen dan koordinasi dengan legislatif, sehingga pembahasan kebijakan dan anggaran daerah dapat berjalan lebih optimal," tutup Alwi.
Editor: Aspian Nur