BALIKPAPAN - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kaltim mulai khawatirkan masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA). Hal itu dinilai dapat berdampak pada tenaga kerja lokal jika tidak diawasi dengan ketat. 

“Ini perlu pengawasan ketat dari semua pihak, khususnya pihak Disnaker Kaltim jangan sampai lengah memantau TKA, perizinan harus diperketat,” pinta Ketua Apindo Kaltim, Slamet Brotosiswoyo, Minggu (22/4).

Slamet menjelaskan, belakangan ini banyak pihak mengkhawatirkan masuknya TKA liar di Kaltim. Kekhawatiran itu, ia menduga ada TKA masuk ke Kaltim untuk bekerja namun tanpa standarisasi kompetensi.

“Mereka (TKA) punya visa sebagai turis tapi bekerja, itu ‘kan tidak pada tempatnya,” ungkap pria berkacamata ini.

Dalam hal ini, Apindo Kaltim kata Slamet, akan terlibat langsung mengawasi TKA masuk. Apindo Kaltim siap bekerja sama dengan instansi terkait khususnya Disnaker Kaltim. 

“Saya baru-baru ini ketemu dengan Pak Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak, mengajak Apindo memantau masuknya tenaga asing,” paparnya. 

Ia menegaskan, jangan sampai TKA masuk ke Kaltim tidak mempunyai standarisasi kompetensi bekerja. Sebab, Pemprov Kaltim sendiri saat ini berupaya keras mengentaskan pengangguran. 

Menurut dia, masuknya TKA tidak berkompeten, akan berimplikasi pada tenaga kerja (naker) lokal. Maksudnya, naker lokal seakan-akan menjadi tamu di rumahnya sendiri akan datangnya TKA itu.

Berdasarkan data Apindo Kaltim, jumlah pengangguran di Kaltim saat ini mencapai 116 ribu dari jumlah angkatan kerja 1 juta 800 ribu. Data ini terhitung sejak tahun 2014 hingga 2016 lalu.

“Kalau dipersentasekan, angka pengangguran di Kaltim sekira 8,76 persen dari tahun 2014 hingga 2016. Sekarang Alhamdulillah pengangguran kita mulai menurun menjadi sekira 8,30 persen,” sebutnya.

Sedangkan jumlah TKA di Kaltim sekira 7.400 orang. Dari jumlah ini, terbanyak tinggal di Balikpapan dan Kutai Timur dari 10 kabupaten dan kota di Kaltim. Mereka didominasi TKA asal Tiongkok, Australia, Perancis, Belanda, Amerika dan lainnya.

“Sebetulnya persentase TKA Kaltim masih minim sekira 1 hingga 2 persen dari jumlah naker lokal. Cuman ini perlu antisipasi jangan sampai tak terkontrol. Mereka datang ke Kaltim sebagai turis bukan sebagai pekerja, padahal mereka pekerja,” terangnya.

Slamet berharap, agar menurunnya jumlah pengangguran ini dipertahankan. Ini diperlukan kerja keras dan sinerginitas Pemprov Kaltim maunpun pemkot/pemkab dengan semua pihak terkait. 

“Ini perlu dipertahankan, jangan sampai masuknya TKA, pengangguran kita tidak terserap dalam bursa kerja,” pungkasnya. (yud)