SANGATTA – Masyarakat tamatan Sekolah Dasar (SD) mendominasi strata pendidikan sebagian besar tenaga kerja di kawasan perdesaan. Rendahnya tingkat pendidikan ini, disebut sebagai salahsatu penyebab kendala percepatan pembangunan desa.

Dalam data Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT, tenaga kerja maupun usia produktif di kawasan perdesaan lulusan SD mencapai 57,79 persen.

Sementara tenaga kerja lulusan sekolah menengah pertama (SMP) sebanyak 18,87 persen dan disusul lulusan sekolah menengah atas (SMA) hanya sebesar 13,07 persen.

 “Salah satu kendala dalam percepatan pembangunan kawasan perdesaan adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM). Sebagian besar tenaga kerja di desa adalah lulusan sekolah dasar yakni hampir 57,79%, lulusan SMP 18,87% dan lulusan SMA 13,07%,” kata Menteri Desa PDTT Eko Putro Sandjoyo Eko dalam keterangan resmi, Minggu 10 Desember 2017.

Untuk mengatasi itu, ia mengajukan program pengembangan pendidikan vokasi atau pendidikan kejuruan di kawasan perdesaan agar desa mampu mencetak tenaga terampil.

“Perlu model program pendidikan vokasional di desa-desa. Universitas atau kalangan perguruan tinggi bisa mewujudkan hal tersebut sehingga akan ada peningkatan kualitas tenaga kerja di perdesaan secara masif,” katanya.

Eko juga menyinggung pentingnya peran perguruan tinggi untuk dapat hadir hingga di desa dalam berbagai program percepatan pembangunan kawasan perdesaan.

Ia berharap kerjasama antara Kemendesa PDTT dan kalangan perguruan tinggi di masa depan bisa ditingkatkan, Pertides bisa melakukan survei terkait evaluasi 3 tahun implementasi program dana desa.

Hasil riset tersebut diharapkan bisa di-publish ke publik sehingga nantinya ada masukan dari berbagai kalangan untuk meningkatkan efektivitas program dana desa. (ks)