Penulis: Ayu Norwahliyah
KORANKALTIM.COM, SAMARINDA – Antrean kendaraan untuk mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi masih marak terjadi di sejumlah SPBU di Samarinda.
2 menit baca3 kali dibaca

Penulis: Ayu Norwahliyah
KORANKALTIM.COM, SAMARINDA – Antrean kendaraan untuk mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi masih marak terjadi di sejumlah SPBU di Samarinda.
Persoalan berulang ini memicu perhatian terkait kecukupan kuota, mengingat jumlah kendaraan bermotor di Kota Tepian kini menembus lebih dari 1 juta unit.
Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar meminta Pemkot Samarinda dan Pemprov Kaltim memastikan kembali kesesuaian antara kuota yang diusulkan dengan alokasi yang disetujui pemerintah pusat. Sebab, potensi selisih antara kebutuhan riil di lapangan dan jatah yang diterima perlu dipastikan secara akurat.
“Misalnya kita mengajukan satu juta atau dua juta kuota, ternyata dikabulkan hanya 500 ribu. Otomatis sudah pasti tidak cukup dengan jumlah kendaraan yang ada,” kata Deni, Jumat (2/10/2026).
Kekhawatiran tersebut sejalan dengan data Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPRD Kaltim bersama Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan di awal Oktober ini.
Dalam RDP terungkap, alokasi BBM bersubsidi untuk Kaltim hanya disetujui sebesar 529.000 kiloliter (KL), jauh dari usulan Pemprov Kaltim yang mencapai 1.000.299 KL.
Minimnya pasokan di tingkat provinsi tersebut kontras dengan pesatnya pertumbuhan armada di daerah. Berdasarkan data Korlantas Polri hingga pertengahan 2026, populasi kendaraan di Samarinda mencapai 1,01 juta unit, terdiri atas 904.150 sepeda motor dan 107.381 mobil pribadi.
“Kalau saya tidak tahu angka pasti (kuota Samarinda), tapi sepengetahuan saya ada disparitas, ada jarak antara permintaan dengan jatah,” ujarnya.
Karenanya, Deni menilai penanganan antrean tak cukup sekadar mengatur mekanisme pembelian. Ia mendorong beberapa langkah simultan untuk mengatasi persoalan ini, seperti penambahan kuota, penambahan jam operasional SPBU, dan peningkatan pengawasan melalui pembentukan satuan tugas (satgas).
“Kalau memang ada tim satgas, diturunkan yang betul-betul memantau dan mengawasi supaya BBM subsidi itu tepat sasaran,” jelasnya.
Politikus Partai Gerindra ini juga mendesak Pemkot Samarinda untuk proaktif memperjuangkan penambahan alokasi BBM bersubsidi ke pemerintah pusat.
“Tidak hanya bertanya, tapi memperjuangkan. Mudah-mudahan kuota ini bisa terpenuhi,” pungkasnya.
Editor: Erwin






31 kali dibaca

Pusat gempa berada di laut 82 km Timur Laut RUTENG-MANGGARAI-NTT
02 Okt 2026, 13:48:10 WIB • Kedalaman 17 km
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Sumber: BMKG