Polisi Kehutanan Ahli Madya Koordinator Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Kaltim, Rahmadi, menyampaikan perlindungan hutan menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan penyerapan karbon. Menurutnya, kebakaran tidak hanya berdampak terhadap pohon dan tutupan hutan, tetapi juga kawasan gambut yang memiliki kemampuan besar dalam menyimpan karbon.
“Sebab karbon ini tidak hanya di kawasan hutan saja, dan memang yang paling besar itu di gambut,” ujar Rahmadi, Jumat (28/8/2026).
Ia menjelaskan, semakin luas kawasan yang terbakar, semakin besar pula potensi hilangnya cadangan karbon. Oleh krena itu, pencegahan dan penanganan karhutla menurutnya, menjadi bagian dari upaya mempertahankan capaian pengurangan emisi di Kaltim.
Salam program Forest Carbon Partnership Facility – Carbon Fund (FCPF-CF), Kaltim memperoleh pembayaran berbasis hasil atas keberhasilan pengurangan emisi. Pemerintah Indonesia juga telah menerima pembayaran sebesar USD110 juta atau Rp 1,6 triliun, untuk pengurangan emisi 22 juta ton CO2e dalam program tersebut.
Rahmadi mengatakan, manfaat pendanaan karbon tentunya diarahkan kembali untuk kegiatan perlindungan hutan, termasuk patroli, pengamanan kawasan dan pengendalian kebakaran. Selain pemerintah, masyarakat yang tergabung dalam Masyarakat Peduli Api (MPA) kata dia juga dinilai memiliki peran penting karena berada langsung di sekitar kawasan hutan.
“Pada prinsipnya manfaat dari pengelolaan karbon harus kembali mendukung masyarakat, sekaligus menjaga kawasan hutan agar tetap mampu menyimpan karbon,” ucapnya.
Sementara itu, Pemprov Kaltim pada tahun 2026 telah mengalokasikan pendanaan FCPF-CF untuk mendukung mitigasi dan operasional penanganan darurat karhutla. Dinas Kehutanan Kaltim menyebut, sekitar Rp 19 miliar dari skema tersebut digunakan untuk memperkuat kebutuhan petugas dan relawan di lapangan.
Rahmadi menambahkan, pengelolaan dana karbon ini turut melibatkan sejumlah perangkat daerah dan lembaga lain sesuai bidang masing-masing.
“Hal tersebut dilakukan supaya pendanaan tidak hanya berorientasi pada kegiatan pemerintah, tetapi juga memberikan manfaat di tingkat tapak,” tutupnya.
Editor: Erwin