DPK Kaltim Akui Efisiensi Anggaran Perpusnas Berpotensi Hambat Pengembangan Literasi di Daerah

Meski demikian, DPK Kaltim memastikan tetap berupaya menjaga kualitas layanan melalui optimalisasi anggaran yang tersedia serta memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak.

Seperti yang disampaikan Kepala DPK Provinsi Kaltim, Lisa Hasliana, bahwa penyesuaian anggaran di Perpusnas merupakan bagian dari kebijakan efisiensi fiskal pemerintah. Menurutnya, DPK Kaltim menghormati kebijakan tersebut dan tetap optimistis Perpusnas dapat menjalankan fungsi strategisnya sesuai dengan prioritas nasional.

“Pengurangan anggaran di tingkat pusat ini tentunya akan berdampak pada sejumlah program yang selama ini mendukung pengembangan perpustakaan di daerah,” ujar Lisa, Rabu (29/7/2026).

Salah satu dampaknya, kata dia, adalah berkurangnya bantuan pembangunan dan penguatan perpustakaan yang berpotensi memperlambat peningkatan kualitas layanan.

“Hal ini juga bisa berdampak pada upaya pemenuhan Standar Nasional Perpustakaan, proses akreditasi, hingga peningkatan capaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM), yang salah satu indikatornya adalah kualitas dan pemerataan layanan perpustakaan,” ucapnya.

Selain itu, Lisa menilai, penghentian bantuan buku bermutu akan membatasi akses masyarakat terhadap bahan bacaan, terutama bagi perpustakaan desa, taman bacaan masyarakat, sekolah, serta kelompok masyarakat yang selama ini mengandalkan program tersebut. Padahal, ketersediaan koleksi yang berkualitas menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan budaya baca dan Tingkat Kegemaran Membaca (TKM).

Lisa juga menyoroti, dampak efisiensi anggaran terhadap pelaksanaan Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS). Menurutnya, program tersebut tidak hanya menyediakan koleksi buku, tetapi juga mendorong pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan, pendampingan, promosi perpustakaan, serta berbagai kegiatan literasi.

Editor: Erwin

DPK Kaltim Akui Efisiensi Anggaran Perpusnas Berpotensi Hambat Pengembangan Literasi di Daerah

Berita Terkait

Tanggap Darurat Diperpanjang, Samarinda Andalkan BTT Tangani Karhutla dan Kekeringan

Forum Peduli Pendidikan Soroti Pilrek Unmul, Pertanyakan 48 Suara Kementerian

Buronan Korupsi Proyek Sarana Air Bersih Kubar Diciduk di Samarinda

65 Suara Senat Berbanding 24, Eddy Iskandar Pertanyakan Etika Pilrek Unmul

Subsidi BTS Hanya Tiga Tahun, Operasional Selanjutnya Ditanggung Pemkot Samarinda

Soal Antrean BBM di Samarinda, Andi Harun: Jangan Buru-Buru Menyimpulkan Kurang Kuota

65 Suara Senat Berbanding 24, Eddy Iskandar Pertanyakan Etika Pilrek Unmul

Ajakan Kencan Ditolak, Mantan Kekasih Intimidasi Hingga Sebar Video Mesum

Hot Topic

Gempa Terkini

Topik Populer

Info Hari Ini