Penulis: Ayu Norwahliyah

KORANKALTIM.COM, SAMARINDA – Ketergantungan masyarakat Kota Samarinda terhadap kendaraan pribadi dinilai sudah memasuki titik yang perlu diatasi. 

Selain memperparah kemacetan, kondisi tersebut turut memicu kenaikan angka kecelakaan dan kebutuhan ruang parkir di berbagai kawasan kota.

Sebagai solusi jangka panjang, Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda menyiapkan konsep transportasi publik berbasis skema buy the service (BTS). 

Kepala Dishub Samarinda Hotmarulitua Manalu mengatakan, program ini menjadi usulan prioritas yang diharapkan dapat terealisasi pada 2027 apabila kondisi anggaran daerah memungkinkan.

“Transportasi publik itulah solusi untuk menyelesaikan masalah transportasi kabupaten kota. Kapasitas jalan tidak bisa bertambah, tetapi jumlah kendaraan bertambah terus,” kata Manalu, Minggu (19/7/2026).

Urgensi pengadaan angkutan umum ini kian mendesak mengingat tren kecelakaan lalu lintas di Samarinda terus meningkat sejak 2022 hingga 2026. Peningkatan tersebut didominasi oleh kelompok usia produktif, terutama usia sekitar 16 tahun, baik sebagai pelaku maupun korban.

Melalui kehadiran transportasi publik, pelajar diharapkan memiliki alternatif aman sehingga tidak lagi bergantung pada sepeda motor.

“Semoga 2027 anggaran kita sehat sehingga transportasi publik bisa kita sediakan sebagai pilihan anak-anak sekolah menggantikan rata-rata yang bersepeda motor,” ucapnya.

Pada tahap awal, diusulkan armada berbahan bakar minyak (BBM) konvensional karena lebih realistis dibanding listrik yang berbiaya operasional tinggi. 

Namun, Dishub akan meminta Pertamina menyediakan SPBU khusus agar operasional bus tidak terganggu oleh antrean pengisian bahan bakar.

“Kalau pakai BBM, kita harus meminta Pertamina menyediakan SPBU khusus supaya pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu,” terangnya.

Manalu menerangkan, konsep BTS berarti pemerintah membeli layanan dari operator berdasarkan jarak tempuh atau rupiah per kilometer, bukan membeli armada secara langsung. Model ini dinilai ideal karena pemerintah tetap berfungsi sebagai regulator, sementara pengoperasian diserahkan kepada pihak ketiga.

“Kalau pemerintah membeli bus, berarti pemerintah merangkap sebagai operator. Itu tidak fair. Konsepnya kita membeli layanan rupiah per kilometer,” ketusnya.

Dalam skema ini, operator wajib memenuhi standar pelayanan minimum, seperti ketepatan waktu di halte hingga kenyamanan suhu kabin. Jika melanggar, nilai pembayaran kepada operator akan dipotong.

Untuk menekan beban subsidi, Dishub juga menyiapkan potensi pendapatan non-tarif, seperti pemanfaatan ruang iklan di dalam armada dan penjualan hak penamaan halte (naming rights).

“Di Jakarta ada halte yang dari penamaannya saja bisa menghasilkan sekitar Rp5 miliar per tahun. Itu salah satu mekanisme yang bisa mengurangi subsidi,” ungkap Manalu.

Subsidi transportasi publik ini bertujuan mendorong seluruh lapisan masyarakat beralih dari kendaraan pribadi. Langkah tersebut diyakini dapat menekan konsumsi BBM bersubsidi, mengurangi emisi, serta meringankan biaya transportasi rumah tangga.

“Semoga ketika pemerintah kota sudah menyediakan transportasi publik, masyarakat mau menggunakannya,” pungkasnya. 

Editor: Erwin