Seno menegaskan dirinya sama sekali tidak terlibat dalam proses hak angket yang kini bergulir di DPRD Kaltim. “Saya mengetahui adanya informasi yang beredar di media sosial terkait isu tersebut. Informasi itu tidak benar. Saya bukan dalang, saya wagub,” tegasnya.
Menurut Seno, tudingan yang diarahkan kepadanya terlalu dipaksakan hanya karena dirinya menjabat sebagai wakil gubernur. “Jadi, hanya karena posisi saya sebagai wagub, kemudian saya dituding demikian? Ini seperti cocokologi,” ucap Seno lagi.
Pola pemberitaan dan narasi yang berkembang di media sosial maupun sejumlah platform informasi juga jadi sorotan.
“Saya amati, seluruh narasinya hampir sama. Isu itu terus dinaikkan, tetapi tanpa ada keterangan dari saya ataupun penjelasan logis kenapa tudingan itu diarahkan ke saya,” papar Seno.
Seno mengaku heran karena hanya sedikit pihak yang melakukan konfirmasi langsung kepadanya sementara analisa dan tudingan justru berkembang lebih masif tanpa menghadirkan penjelasan yang berimbang.
“Ada beberapa wartawan yang bertanya langsung ke saya dan sudah saya jawab. Tetapi yang masif beredar justru tudingan-tudingan itu,” ungkapnya.
Publik dapat menilai sendiri kualitas independensi dan keberimbangan sebuah informasi apabila narasi dibangun hanya berdasarkan asumsi tanpa verifikasi memadai.
“Kalau narasi dibangun hanya berdasarkan asumsi dan cocokologi, lalu diulang terus tanpa menghadirkan penjelasan yang berimbang, saya kira publik juga bisa menilai sendiri. Di mana letak independensi, akurasi, dan keberimbangan jika sebuah tudingan terus diputar tanpa dasar yang jelas,” papar Seno.
Seno mengaku dirinya tidak menginginkan polemik politik seperti yang berkembang saat ini. “Saya juga tak mau situasi ini, di-framing seolah-olah karena saya wagub dan ada hak angket terhadap gubernur, maka saya yang mengotaki semuanya. Terlalu hebat kalau saya bisa mengatur itu,” ucap Seno.
Soal foto yang viral di media sosial dan memperlihatkan sejumlah pihak penginisiasi aksi sedang berfoto bersamanya. Foto itu merupakan dokumentasi lama yang kembali digunakan untuk membangun narasi berbeda. “Itu foto lama yang dipakai lagi untuk kondisi yang berbeda,” tegasnya.
Proses hak angket sepenuhnya merupakan kewenangan DPRD Kaltim sebagai lembaga legislatif, bukan ranah pemerintah provinsi.
“Terkait isu yang beredar itu, saya perlu sampaikan proses hak angket sepenuhnya merupakan kewenangan DPRD sebagai lembaga legislatif. Pemerintah provinsi menghormati setiap proses yang berjalan sesuai aturan dan tata tertib yang berlaku,” jelasnya.
Dipastikannya tidak ada keterlibatan maupun intervensi dari pihak eksekutif dalam proses tersebut. Saat ini, dirinya memilih tetap fokus menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
Menyikapi polemik yang berkembang, Seno mengaku mencoba melihat persoalan itu secara lebih bijak. “Saya coba berpikir positif saja. Mungkin saya sedang kena angin. Ada yang bilang, makin di atas, makin kencang anginnya. Ya saya berdoa saja, mungkin ini cobaan dari Yang Di Atas,” sebut Seno.
Isu yang berkembang diharapkan bukan dilatarbelakangi rasa iri atau kepentingan tertentu. “Mudah-mudahan isu-isu ini bukan dibuat karena ada seseorang yang iri dengan saya. Mudah-mudahan tidak demikian,” katanya.
Di akhir pernyataannya, Seno memastikan dirinya tidak berniat membawa persoalan tersebut ke ranah hukum, meski mengakui nama baiknya ikut dirugikan.
“Tentu saya dirugikan. Tetapi ya kita coba mawas diri saja. Mudah-mudahan pihak-pihak yang menyebarkan isu itu bisa diberikan hidayah,” tutupnya.
Editor: Aspian Nur
