2 menit baca0 kali dibaca
Penulis: Adnan Abdul
KORANKALTIM.COM, SAMARINDA — Komunitas disabilitas yang tergabung dalam Aliansi Perjuangan Masyarakat Kalimantan Timur (Kaltim) menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Pemprov Kaltim saat aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Kaltim, Kamis (21/5/2026).
Massa aksi menyoroti pengurangan penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) bagi penyandang disabilitas, pemblokiran BPJS, hingga kebijakan efisiensi anggaran yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat rentan.
Wakil Ketua Umum Forum Peduli Penyandang dan Atlet Disabilitas, Muhammad Ilham mengatakan jumlah penerima BST bagi penyandang disabilitas pada 2026 turun drastis dibanding tahun sebelumnya.
“Tuntutan dari kami, yang pertama itu kalau bisa dikembalikan. Jumlah yang sebelumnya itu kami menerima sejumlah 6.000 orang. Sekarang yang menerima untuk 2026 ini hanya 500 orang,” ujar Ilham kepada wartawan di sela aksi.
Menurut dia, berdasarkan hasil pertemuan dengan Dinas Sosial Kaltim beberapa hari lalu, kuota 500 penerima tersebut hanya diperuntukkan bagi penyandang disabilitas berat.
Ia menyebut, setelah aksi sebelumnya, muncul usulan penambahan sebanyak 2.000 penerima, namun hingga kini belum ada kepastian persetujuan dari gubernur. “Itu pun baru usulan dan belum tentu di-acc sama gubernur,” katanya.
Selain BST, massa aksi juga menyoroti persoalan BPJS yang disebut banyak mengalami pemblokiran. Ilham mengaku menerima laporan dari sejumlah penyandang disabilitas yang tidak lagi bisa menggunakan layanan BPJS.
“Ada beberapa teman yang melapor ke kami bahwa BPJS mereka sudah diblok. Mungkin mereka juga bagian dari jumlah BPJS yang dihapuskan yang sejumlah 49.720,” ujarnya.
Ia mempertanyakan alasan penghapusan kepesertaan BPJS tersebut dan menilai kebijakan efisiensi anggaran justru membebani kelompok masyarakat kecil, termasuk penyandang disabilitas. “Kenapa harus kami yang jadi korban kalau memang efisiensi anggaran?” katanya.
Dalam orasinya, Ilham juga menyinggung sejumlah pos anggaran pemerintah yang ramai diperbincangkan di media sosial, mulai dari anggaran makan gubernur hingga biaya penulisan pidato.
“Kami merasa dianggap tidak ada. Hari ini kami memaksakan diri turun ke jalan demi menyuarakan suara teman-teman disabilitas,” ucapnya.
Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim dalam aksi tersebut mendesak Pemrov Kaltim mengembalikan jumlah penerima BST disabilitas menjadi 6.000 orang serta mengevaluasi kebijakan yang dinilai merugikan masyarakat rentan. Massa aksi juga kembali menyuarakan tuntutan agar Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, mundur dari Jabatannya.
Editor: Erwin
Copyright © 2007 - 2026 Korankaltim.com | All Rights Reserved.
6 kali dibaca
Pusat gempa berada di laut 111 km tenggara Selayar
01 Okt 2026, 21:20:00 WIB • Kedalaman 10 km
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Sumber: BMKG
Jumat, 2 Oktober 2026
Prakiraan cuaca Samarinda belum tersedia.
Subuh
04.43
Dzuhur
12.04
Ashar
15.09
Maghrib
18.08
Isya
19.16
Sumber: BMKG (cuaca) dan MyQuran (jadwal sholat).
