2 menit baca0 kali dibaca
Penulis: Adnan Abdul
KORANKALTIM.COM, SAMARINDA — Aliansi Rakyat Kaltim menggelar aksi konvoi dengan mendatangi sejumlah kantor partai politik di Kota Samarinda, Rabu (20/5/2026), untuk menyerahkan surat peringatan terkait tuntutan pengguliran hak angket di DPRD Kalimantan Timur.
Dalam aksi tersebut, massa juga membakar ban di depan Kantor Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagai bentuk kekecewaan karena tidak ada perwakilan partai yang menemui mereka.
Humas Aksi Aliansi Rakyat Kaltim, Bella Monica, mengatakan konvoi dimulai dari Kantor PKS dan berakhir di Kantor Partai Demokrat. Menurutnya, hampir seluruh partai menerima surat peringatan yang dibawa massa aksi, kecuali PPP dan Demokrat yang disebut tidak menemui massa sama.
“Semua menerima kecuali PPP dan Demokrat. Demokrat nggak ada sama sekali yang keluar, PPP juga nggak ada,” kata Bella kepada wartawan di sela aksi.
Ia menjelaskan, surat peringatan itu diberikan karena pihaknya menilai fraksi-fraksi di DPRD Kaltim lamban dalam menggulirkan hak angket yang dinilai penting untuk menjawab polemik yang berkembang di masyarakat.
“Selama satu bulan ini mereka nggak ada progres. Hak angket ini penting banget untuk dikejar, tapi mereka terkesan leha-leha,” ujarnya.
Bella juga menyoroti langkah sejumlah anggota DPRD yang melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait mekanisme hak angket. Menurutnya, langkah tersebut tidak relevan di tengah situasi publik yang sedang memanas.
“Konsultasi itu lucu ya, tindakan yang konyol. Masyarakat sedang genting-gentingnya, sedang marah-marahnya, tapi mereka sempat-sempatnya konsultasi ke sana. Padahal hak angket tinggal digulirkan saja,” tegasnya.
Dalam surat peringatan tersebut, Aliansi Rakyat Kaltim menyampaikan empat tuntutan utama. Pertama, seluruh fraksi DPRD Kaltim diminta segera menggelar rapat internal untuk membahas dan menyepakati usulan hak angket.
Kedua, memenuhi syarat formil minimal dukungan 25 persen anggota DPRD dari lebih dari satu fraksi sebagaimana diatur dalam Pasal 199 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
Ketiga, pelaksanaan hak angket diminta dilakukan secara terbuka, akuntabel, dan melibatkan partisipasi publik. Keempat, DPRD diminta memberikan jawaban tertulis kepada publik paling lambat 14 hari kerja sejak surat diterima.
“Kalau dalam 14 hari kerja tidak ada langkah nyata dari DPRD maupun partai-partai, kami akan lanjutkan konsolidasi massa yang lebih besar. Kami juga akan membuka data dan temuan kami ke publik serta media nasional, sampai menuntut evaluasi politik terhadap fraksi-fraksi yang tidak menjalankan fungsi pengawasannya,” tutupnya.
Editor: Erwin
Copyright © 2007 - 2026 Korankaltim.com | All Rights Reserved.
6 kali dibaca
Pusat gempa berada di laut 111 km tenggara Selayar
01 Okt 2026, 21:20:00 WIB • Kedalaman 10 km
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Sumber: BMKG
Jumat, 2 Oktober 2026
Prakiraan cuaca Samarinda belum tersedia.
Subuh
04.43
Dzuhur
12.04
Ashar
15.09
Maghrib
18.08
Isya
19.16
Sumber: BMKG (cuaca) dan MyQuran (jadwal sholat).
